SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aset Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah (BMD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah, Selasa (6/10/2026), di Grint & Full Makassar.
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat penertiban, pengamanan, serta legalisasi aset milik pemerintah daerah. Kehadiran Daeng Manye sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memastikan aset daerah memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan.
Rakor ini dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI menekankan bahwa kepala daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas lembaga dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, komunikasi intensif dengan DPR, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dan pelayanan publik.
Selain persoalan aset, ia turut menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang telah menjadi isu nasional. Ia memperkirakan banyak tempat pemrosesan akhir (TPA) di daerah berpotensi mengalami kelebihan kapasitas pada 2028 apabila tidak segera dilakukan pembenahan.
Sebagai salah satu upaya penanganan, pemerintah pusat mendorong program Local Service Delivery Project (LSDP). Program ini diarahkan bagi daerah dengan timbulan sampah 100 hingga 500 ton per hari, sementara daerah dengan volume sampah lebih besar akan difasilitasi melalui skema Danantara.
Pelaksanaan LSDP menggunakan skema Performance-Based Grant (PBG) atau hibah berbasis kinerja. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan lahan, dukungan masyarakat, serta kelancaran rantai pasok pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya kesesuaian antara pencatatan aset daerah dengan legalitas kepemilikan tanah. Menurutnya, masih terdapat aset pemerintah daerah yang secara fisik dikuasai masyarakat, tetapi belum dilengkapi dokumen hukum yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.
Ia menilai sertifikasi Barang Milik Daerah menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keamanan aset, sekaligus memastikan aset tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan sertifikat tanah aset BMD secara simbolis kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menjelaskan bahwa program LSDP merupakan kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) hingga tingkat kelurahan.
Pengelolaan fasilitas tersebut dapat melibatkan BUMD dan berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program ini disebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar per daerah, dengan pelaksanaan awal pada 2026 yang mencakup 33 kabupaten/kota dan akan berlanjut pada tahun berikutnya.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya dalam penataan administrasi, pengamanan, serta sertifikasi aset daerah.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan agar aset milik daerah terlindungi secara hukum, tercatat dengan tertib, dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar