SULSELSATU.com, MALILI – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur menggandeng sejumlah ahli untuk merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi program seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025 senilai Rp8,7 miliar.
Langkah ini diambil guna memperkuat alat bukti dan meneliti keabsahan perubahan mekanisme penyaluran anggaran di lapangan.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Luwu Timur Dery F. Rahman menyatakan, pemeriksaan ahli dari sektor keuangan negara, hukum pidana, hingga administrasi pemerintahan diperlukan untuk menyinkronkan temuan unsur perbuatan melawan hukum (PMH).
Baca Juga : Jaksa Usut Dugaan Korupsi Mark-up Pengadaan CCTV AI Disdik Sulsel Rp28 M
“Permintaan keterangan ahli dilakukan dalam rangka memperkuat alat bukti dan menyinkronkan temuan adanya unsur melawan hukum. Penyidik tentu tak ingin terburu-buru,” ujar Dery dalam sjaran pers yang diterima redaksi, Rabu (4/11/2026).
Dalam proses penyidikan yang sedang berjalan, penyidik juga mendalami aspek tata kelola birokrasi dan potensi benturan kepentingan (conflict of interest).
Sorotan tertuju pada keterkaitan posisi Alpian Alwi yang merupakan anggota DPRD Luwu Timur periode 2019–2024 dari Fraksi Partai Hanura yang dikenal memiliki jalur koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
Baca Juga : Alasan Sakit Maag, Eks Bupati Gowa Husniah Ajukan Penangguhan Penahanan
Program seragam gratis ini dialokasikan untuk sekitar 16 ribu murid jenjang PAUD, SD, dan SMP sederajat.
Merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Luwu Timur dan petunjuk teknis (juknis), setiap siswa dijadwalkan menerima dana bantuan langsung senilai Rp400 ribu hingga Rp600 ribu yang ditransfer ke rekening masing-masing.
Namun, dalam realisasinya, mekanisme tersebut berubah. Dana dari kas daerah tidak ditransfer ke rekening siswa, melainkan disalurkan langsung ke 56 UMKM konveksi berdasarkan rekomendasi dari Dinas Koperindag Luwu Timur.
Baca Juga : 4 Eks Pimpinan DPRD Sulsel Ngaku Tak Tahu Bibit Nanas, Kejati: Akan Diuji TAPD
Perubahan skema pembayaran dari sistem transfer individu ke kemitraan UMKM inilah yang kini diuji oleh penyidik dari sisi hukum pengadaan barang dan jasa.
Hingga saat ini, tim penyidik Kejari Luwu Timur masih terus mengumpulkan dokumen dan memeriksa para saksi terkait sembari menunggu hasil formulasi dari para ahli guna menentukan status hukum selanjutnya dalam perkara ini.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar