SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menerima aduan kelompok tani di Kabupaten Gowa dan Takalar terkait dugaan permintaan sejumlah uang untuk memuluskan penerimaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Aduan tersebut menjadi perhatian Rudianto Lallo di tengah penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan terhadap dugaan mafia penyaluran alsintan bernilai Rp243,6 miliar untuk wilayah Sulsel.
Rudianto mendesak Kejati Sulsel segera menuntaskan perkara tersebut. Ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa administrasi penyaluran bantuan, tetapi juga menelusuri dugaan pungutan terhadap kelompok tani serta mengungkap pihak-pihak yang diduga bermain di balik distribusi alsintan.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak Kejati Bongkar Mafia Alsintan Rp243 Miliar, Gowa dan Takalar Jadi Sorotan
“Persoalan ini serius karena bantuan pemerintah yang semestinya diberikan untuk meningkatkan produktivitas petani justru diduga dibayangi praktik permintaan uang kepada calon penerima yakni kelompok tani,” terang Rudianto Lallo.
Dugaan permintaan uang untuk memperoleh bantuan alsintan di Gowa dan Takalar menjadi salah satu persoalan yang perlu didalami aparat penegak hukum. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi merugikan petani sekaligus mencederai tujuan program bantuan pemerintah.
Rudianto Lallo meminta Kejati Sulsel memberikan perhatian khusus terhadap aduan kelompok tani tersebut dan menjadikannya bagian dari pendalaman perkara.
Baca Juga : Rudianto Lallo Kembali Blusukan, Kunjungi Tokoh Masyarakat dan Bagi Bantuan
Bantuan alsintan pada dasarnya diperuntukkan bagi kelompok tani guna mendukung pengolahan lahan, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat ketahanan pangan.
Karena itu, dugaan adanya permintaan uang untuk memuluskan penerimaan bantuan menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Petani seharusnya memperoleh bantuan berdasarkan ketentuan dan kebutuhan, bukan dibebani pembayaran kepada pihak tertentu.
Diketahui, Kejati Sulsel sebelumnya mengungkap penyelidikan dugaan penyimpangan penyaluran alsintan bantuan Kementerian Pertanian untuk Sulawesi Selatan pada 2024 dan 2025 dengan total anggaran Rp243,6 miliar.
Baca Juga : Anggota DPR RI Rudianto Lallo dan BNNP Bersinergi Berantas Narkoba
Nilai tersebut terdiri atas Rp123,6 miliar pada 2024 dan Rp120 miliar pada 2025.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, telah menyampaikan penyidik menemukan indikasi penebusan alat kepada oknum tertentu serta dugaan manipulasi data kelompok tani penerima bantuan.
Sebanyak 74 pihak dari unsur dinas dan kelompok tani telah dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan jumlah alsintan yang dialokasikan dengan barang yang benar-benar diterima kelompok tani, termasuk memastikan keberadaan dan kondisi peralatan di lapangan.
Baca Juga : Lewat Sarasehan, Rudianto Lallo Desak Polisi-BNN Putus Jaringan Bandar Narkoba di Sulsel
Kejati Sulsel juga masih menelusuri mekanisme penyaluran bantuan, mulai dari perencanaan, penentuan penerima hingga proses distribusi.
Dengan adanya aduan kelompok tani di Gowa dan Takalar, Rudianto Lallo berharap penyelidikan tersebut dapat mengungkap dugaan praktik pungutan maupun penyimpangan lain yang merugikan petani. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar