SULSELSATU.com, MOROWALI – PT Vale Indonesia Tbk (Vale Indonesia), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID) mendukung tata kelola kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali melalui pendekatan yang memadukan kepatuhan hukum, perlindungan kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan atas mata pencaharian masyarakat.
Dukungan Vale Indonesia tersebut diberikan melalui acara Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan atas Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Program Perlindungan Pengamanan Hutan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tokoh-tokoh masyarakat.
Kolaborasi multipihak ini diarahkan untuk membangun kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai status serta pemanfaatan kawasan hutan, menyelesaikan aktivitas pemanfaatan yang telah berlangsung, serta mencegah perambahan, dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai tata kelola.
Baca Juga : Vale Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Pemuda Morowali Lewat Bahopombine Youthcamp 2026
Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia Wafir mengatakan, sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat.
“Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang. Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis,” ujar Wafir.
Vale Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare. Wilayah tersebut menjadi bagian dari IGP Morowali yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan nikel dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali.
Baca Juga : Vale Indonesia Bangun 16 Kolam Pengendap di IGP Pomalaa
Sebagai pemegang PPKH, Vale Indonesia berkewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban untuk menyelesaikan pemafaatan/hak pihak ketiga dalam area PPKH.
Kewajiban-kewajian tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan operasional berjalan secara bertanggung jawab dan sesuai standar-standar keberlanjutan.
Dalam acara tersebut juga disepakati tanggal pengakuan/Cut Of Date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan selain di area PPKH Vale Indonesia, sehingga batas kewajiban yang penyelesaian pemanfaatan/hak dan tindakan pada perlindungan dan pengamanan menjadi jelas.
Baca Juga : Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
Penyelesaian Berbasis Data dan Pemulihan Mata Pencaharian
Vale Indonesia akan mengidentifikasi aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program. Proses tersebut dilakukan secara terukur dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait.
Hasil identifikasi akan menjadi dasar penentuan mekanisme penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian/PPMP (Livelihood Restoration Program/LRP) ketentuan yang berlaku.
Pendekatannya tidak hanya menyasar penyelesaian administratif, tetapi juga mendorong alternatif penghidupan dan. Penghasilan yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga : Vale Indonesia Buka Peluang Vendor Lokal di IGP Pomalaa
Program pemulihan dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses terhadap peluang kerja berdasarkan kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Selain itu, pemanfaatan yang dapat dipertimbangkan dalam program harus dibedakan dari perambahan dan pembukaan lahan baru.
Mekanisme penyelesaian tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas area garapan ataupun membenarkan aktivitas baru di dalam kawasan hutan.
Baca Juga : Dua Warga Luwu TimurTerima Beasiswa S2 PT Vale
Melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, Vale Indonesia mendorong terbentuknya mekanisme penyelesaian kawasan hutan yang berbasis data, dapat diverifikasi, dan memberikan kepastian bagi para pihak.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga kawasan hutan, mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat, serta memperkuat keberlanjutan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar