SULSELSATU.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menjajaki kemungkinan gabung koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. PAN pada Pilpres 2019 merupakan salah satu parpol pengusung Prabowo-Sandiaga.
Kendati menjajaki kemungkinan gabung di koalisi pemerintah namun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya tidak meminta syarat apapun kepada Jokowi-Ma’ruf.
Zulhas hanya menyampaikan partainya mendukung dan mendoakan agar Jokowi-Ma’ruf bisa berhasil mengelola pemerintahan mendatang.
Baca Juga : Harga Sembako di Makassar Lebih Murah dari Provinsi Lain
“Kami doakan supaya sukses. Kami tidak ada syarat-syarat, tidak ada minta-minta. PAN tidak pernah minta-minta,” kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2019) dikutip CNNIndonesia.
Zulhas menyatakan kerja sama dalam politik merupakan sebuah keniscayaan. Pertalian koalisi bisa terjalin dari level mana saja, baik daerah maupun pusat.
“Mencalonkan gubernur harus sama-sama, Mencalonkan bupati harus sama, bahas undang-undang harus sama-sama. Enggak mungkin partai politik sendiri,” katanya.
Baca Juga : Danny Pomanto Dampingi Zulhas Tinjau Pabrik Cokelat di Kima
Dinamika politik pasca Pilpres 2019 hingga kini masih bergeliat. Para kontestan yang terlibat dalam hajat politik lima tahunan mulai menjalin komunikasi lanjutan baik sesama koalisi maupun pihak lawan.
Pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri belakangan menjadi sinyalemen politik yang dimaknai sebagai rekonsiliasi lanjutan. Namun di sisi lain jajaran petinggi partai pendukung Jokowi bersikap menutup pintu bagi parpol di luar koalisi yang hendak bergabung.
Sebelumnya, Waketum PAN Bara Hasibuan menyatakan partainya siap menerima segala kemungkinan, termasuk bila partai koalisi Jokowi-Ma’ruf tidak membutuhkan tambahan dukungan dari partai yang sebelumnya berkoalisi Prabowo-Sandi.
Baca Juga : Di Rakernas PAN, Zulhas Beri Isyarat Dukungan ke Ganjar Pranowo-Erick Thohir
“Itu hak presiden jika misalnya pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut,” ucap Bara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/7).
Bara menambahkan PAN merupakan partai yang menghormati sistem presidensial. Menurutnya, sistem tersebut tidak mengenal istilah bagi-bagi kekuasaan sebagaimana ide atau syarat yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar