SULSELSATU.com, JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo meminta wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD 45 tidak dijadikan komoditas politik.
“Wacana menghidupkan kembali GBHN jangan sampai terus dibawa ke dalam ranah politik,” kata Agus di sela-sela Seminar Nasional PPRA LIX Lemhannas RI di Gedung Lemhanas Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2019).
Apalagi saat ini Indonesia sudah punya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga : Adnan Angkat Isu Pengembangan Ekonomi Daerah Berprespektif Kebangsaan di Pertemuan Lemhanas
RPJMN merupakan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Sistem itu sendiri adalah pengganti dari GBHN dan sudah mulai berlaku sejak 2005.
“Jadi, jangan hitam putih dan dijadikan isu-isu itu menjadi komoditas politik. Apakah RPJMN tidak bisa memadai GBHN? atau bahwa tidak ada jaminan bahwa presiden terpilih itu dalam menentukan programnya merupakan sebuah kesinambungan,” ujar Agus.
Baca Juga : JK Sebut GBHN Bertentangan dengan Pemilihan Langsung, Ini Alasannya
Ia juga mengingatkan sebelum menghidupkan kembali GBHN, semua pihak harus memahami dahulu tujuan dari adanya GBHN. Termasuk, apakah dengan tidak adanya GBHN tujuan nasional menjadi tidak terwujud.
“Kita bertanya, sebetulnya untuk apa sih GBHN? Tujuannya apa? Apakah dengan tidak adanya GBHN sekarang tidak tercapai? Kalau tidak tercapai masalahnya dimana?,” jelas mantan Dansesko TNI ini.
Agus menjelaskan, jika tujuan nasional belum terwujud, tentunya tidak semata-mata karena tidak adanya GBHN.
Baca Juga : Mahfud MD Nilai Amandemen UUD 45 Berpotensi Ditolak Masyarakat
Namun, harus diperhatikan bagaimana bangsa Indonesia mempraktikkan sistem perencanaan pembangunan nasionalnya sendiri.
“Mungkin persoalannya bukan semata-mata kembali kepada GBHN bahwa sekarang tidak GBHN. Mungkin praktiknya perlu lebih dicermati agar dijamin bahwa antara satu presiden terpilih dengan presiden terpilih lainnya itu memberikan kesinambungan bagi program pembangunan nasional jangka panjang. Jadi jangan belok-belok,” tuturnya.
Dalam Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN.
Baca Juga : Wacana Menghidupkan GBHN dan Realita Rezim Orde Baru
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar