SULSELSATU.com, JAKARTA – PP Muhammadiyah berniat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pandangan terkait calon pimpinan KPK yang tengah menjalani proses seleksi.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Muhammad Busyro Muqoddas menuturkan pihaknya menemukan ada capim KPK yang bermasalah.
“Meminta pertemuan dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung sebelum Presiden menentukan 10 calon yang akan diserahkan ke DPR,” ujar Busyro di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Baca Juga : Kajati Baru Didesak Bongkar Dugaan Penyimpangan Proyek Irigasi P3A di Takalar
Sebagai mantan pimpinan KPK, Busyro melihat ada berbagai upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan dengan berbagai cara seperti teror, kriminalisasi, perubahan legislasi, hingga intervensi penegakan hukum.
Selain empat contoh kasus itu, ia menyampaikan pelemahan terhadap KPK dilakukan lewat proses pemilihan pimpinan KPK yang saat ini masih berjalan.
Mengutip CNNIndonesia, Busyro menyebut ada beberapa nama capim KPK yang mempunyai catatan pernah menghambat proses penegakan hukum di KPK, tidak patuh LHKPN, hingga melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK. Busyro enggan menyebutkan nama-nama yang memiliki catatan buruk itu.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
“Bahkan kami melihat hal tersebut seakan menghadirkan kembali memori berbagai upaya pelemahan yang telah hadir sehingga dapat disebut sebagai #CicakvsBuaya4.0,” ujarnya.
Terkait dengan persoalan itu, Busyro menyampaikan pihaknya mendesak Jokowi untuk tidak meloloskan capim KPK yang bermasalah, baik yang diduga melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK hingga mengancam atau menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK.
“Maupun tidak patuh LHKPN menjadi 10 calon yang diserahkan ke DPR RI,” ujar Busyro.
Baca Juga : Bupati Takalar Pastikan Tak Terlibat Korupsi, Siap Bantu KPK Ungkap Fakta
Lebih dari itu, Busyro menyampaikan KPK merupakan lembaga yang diamanatkan oleh reformasi. Sejak berdiri, ia berkata KPK telah menindak berbagai pihak, mulai dari pimpinan lembaga negara, penegak hukum, swasta, hingga korporasi.
Adapun pencegahan, ia menyebut KPK telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan kajian di berbagai instansi pemerintah yang rentan terhadap korupsi.
“Walaupun belum sempurna, berbagai upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan,” ujarnya.
Baca Juga : Isu Ijazah Palsu Jokowi, Kuasa Hukum: Serangan Politis, Bukan Cari Kebenaran
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar