Pemerintah Didesak Tarik Aparat dari Papua

SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah didesak untuk segera menarik aparat TNI/Polri dari Papua dan Papua Barat. Desakan itu disampaikan tokoh Papua Samuel Tabuni di hadapan Menkopolhukam Wiranto dan tokoh Papua lain di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Menurut dia, penarikan aparat itu bisa membantu meredakan situasi yang memanas sejak pekan lalu.

“Tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak (Wiranto) bahwa pasukan itu ditarik,” tutur Samuel.

Samuel, yang juga caleg NasDem itu, meminta Menkopolhukam Wiranto agar membentuk tim. Nantinya, tim tersebut diberi tugas untuk menentukan pasukan apa saja yang perlu ditarik dari Nduga.

Tim itu juga perlu menentukan pasukan apa saja yang tidak boleh meninggalkan Nduga untuk menjaga keamanan.

“Karena itu Bapak Menko akan bentuk tim, pasukan mana yang kita tempatkan mana yang kita tarik,” kata Samuel.

Samuel kemudian meminta kabinet pemerintahan selanjutnya untuk lebih memperhatikan Papua. Terutama jika ada kasus rasialisme seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Mengutip CNNIndonesia, Samuel mengatakan bahwa proses hukum terhadap terduga pelaku rasialisme baru dilakukan setelah ada gelombang unjuk rasa di berbagai tempat. Seharusnya, lanjut Samuel, proses hukum langsung dilaksanakan.

“Khusus Surabaya kita demo baru ada proses hukum rasisme ini. Sudah lama itu jadi amarah orang Papua hari ini,” ucap Samuel.

“Hal-hal ini yang mesti negara hadir, proteksi, sehingga orang Papua merasa dianggap sebagai bangsa,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Menkopolhukam Wiranto mengatakan aparat dikirim ke Papua dan Papua Barat bukan tanpa sebab. Mereka dikirim untuk membuat situasi keamanan kondusif kembali.

Ia menegaskan aparat akan ditarik dari wilayah Papua jika memang kondisi sudah aman dan tidak ada gangguan.

“Kalau kondisi serangan-serangan bersenjata di Papua tidak ada, saya jamin ditarik. Kami sepakat yang utama adalah bagaimana segera mengakhiri suasana tegang demo anarki ini menjadi pulih,” tutur Wiranto.

Diketahui, situasi memanas di Papua dan Papua Barat sejak dua pekan lalu. Gelombang unjuk rasa dan protes yang dilakukan masyarakat di berbagai tempat.

Semua itu merupakan buntut dari kasus rasialisme yang terjadi saat Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dikepung.

Masyarakat Papua dan Papua Barat tidak terima. Mereka lantas menggelar unjuk rasa untuk menuntut proses hukum terhadap pelaku rasialisme. Dari mulai Manokwari, Sorong, Nduga, Fakfak, Timika, hingga Jayapura.

Polisi lantas mengirim sejumlah pasukan bantuan ke beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat. Salah satunya adalah Nduga.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut pihaknya mengirim pasukan tambahan ke Nduga karena terjadi pembantaian terhadap 34 karyawan PT Istaka. Pembantaian diduga dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

Aliran listrik dan jaringan telekomunikasi di Jayapura, Papua sempat diputus pada Kamis (29/8). Terkini, situasi sudah mulai kondusif.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel