SULSELSATU.com, JAKARTA – Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus korupsi proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019, Rabu (16/10/2019).
Usai diperiksa, Dzulmi Eldin langsung ditahan KPK. Saat keluar dari gedung KPK, Eldin sudah mengenakan borgol dan rompi tahanan oranye dan langsung digelandang ke mobil tahanan yang sudah menunggu di depan lobi gedung.
“Ditahan 20 hari pertama. Dzulmi Eldin S di Rutan Pomdam Jaya Guntur,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, seperti dilansir CNNIndonesia, Kamis (17/10/2019).
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Selain itu, penyidik KPK juga melakukan penahanan untuk waktu yang sama terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar. Febri mengatakan Isa ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Pusat dan Syamsul Fitri ditahan di rumah tahanan Klas I Jakarta Pusat, Salemba.
Dalam perkara ini, Eldin diduga menerima uang sejumlah total Rp130 juta dari Isa Ansyari. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan uang tersebut sebagai imbalan karena Eldin mengangkat Isa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan.
Perkara berikutnya ialah ketika perjalanan dinas dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang. Eldin turut membawa serta istri, dua anaknya, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.
Baca Juga : Bupati Takalar Pastikan Tak Terlibat Korupsi, Siap Bantu KPK Ungkap Fakta
Bahkan, kata Saut, Eldin memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut keluarga Eldin didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.
Akibat hal ini, tutur Saut, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.
“Pihak tour & travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada TDE [Eldin],” ucap Saut.
Baca Juga : KPK Ungkap Status Ridwan Kamil, Tersangka Atau Saksi?
Lantas, Eldin pun memerintahkan Syamsul mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang dengan nilai sekitar Rp800 juta.
Kadis PUPR Isa Ansyari mengirim Rp200 juta ke Eldin atas permintaan melalui Syamsul untuk keperluan pribadi Wali Kota.
Berikutnya, Syamsul menghubungi ajudan Eldin, Aidiel Putra Pratama dan menyampaikan keperluan dana sekitar Rp800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. Ia kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana. Termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Dana CSR BI, KPK Panggil 2 Anggota DPR RI
Isa Ansyari, sebagai pihak yang tidak ikut berangkat ke Jepang pun juga diminta uangnya. “Diduga IAN [Isa] dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai Kadis PU oleh TDE [Eldin],” ujar Saut.
Isa diminta memberikan uang sejumlah Rp250 juta. Namun, ia hanya menyerahkan Rp200 juta saja.
Sementara Rp50 juta sisanya diberikan Isa di lain waktu kepada ajudan Eldin bernama Andika. Hanya saja, dalam operasi tangkap tangan, yang bersangkutan melarikan diri dengan membawa uang tersebut.
Baca Juga : KPK Cegah Yasonna dan Hasto ke Luar Negeri
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar