Logo Sulselsatu

Kata Mahfud MD Soal Tiga Pimpinan Gugat UU KPK ke MK

Asrul
Asrul

Kamis, 21 November 2019 14:55

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Tiga pimpinan KPK mengajukan judical review terhadap UU KPK yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga pimpinan KPK tersebut masing-masing Agus Raharjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.

Selain mereka, pemohon gugatan terdiri dari aktivis antikorupsi yang didampingi 39 advokat, yang tergabung dalam Tim Advokasi UU KPK. Langkah itu mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menilai, upaya itu sebagai langkah yang baik.

Baca Juga : MK Ingatkan Aparat, Karya Jurnalistik Tak Bisa Langsung Dipidanakan

“Bagus, bagus, biar nanti diuji di sana,” kata Mahfud di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019) dikutip dari VIVAnews.

Mahfud menuturkan bahwa dalam sidang MK bakal ada perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lain. Begitu juga perbedaan pendapat dengan pemerintah.

“Kemudian perbedaan dengan pemerintah, kesamaan dengan pemerintah, akan ketemu di sana. Nanti biar hakim MK yang memutuskan,” ucap mantan hakim MK itu.

Baca Juga : Gerindra Minta Waktu Kaji Putusan MK Soal Pemilu Terpisah, Singgung Semangat UUD 1945

Lebih lanjut Mahfud menuturkan bahwa langkah JR sudah sesuai dengan konstitusi. Soal apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK akan menunggu hasil JR terlebih dahulu, menurut Mahfud, mengindikasikan begitu.

Sebelumnya, langkah JR itu dilakukan karena tim advokasi UU KPK menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mau menyelamatkan KPK dengan menerbitkan Perppu. Padahal, tim advokasi mengklaim bahwa Jokowi sempat menjanjikan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu atas UU Nomor 19 Tahun 2019 ini, beberapa waktu lalu.

“Untuk itu, kami tim advokasi UU KPK akan mengajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi,” kata Anggota tim Advokasi UU KPK Kurnia Ramadhana.

Baca Juga : Putusan MK Hapus Format Pemilu Serentak, Pengamat Unhas: Koreksi atas Beban Demokrasi yang Terlalu Berat

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar18 April 2026 15:17
Waspada! Nama Aliyah Mustika Ilham Dicatut untuk Penipuan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap ma...
Makassar18 April 2026 13:57
Hadapi “Godzilla El Nino”, Perumda Air Minum Makassar Siapkan Strategi Berlapis Jaga Pasokan Air Bersih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Perumda Air Minum Kota Makassar meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau ekstrem akibat fenomena ...
Bisnis18 April 2026 13:57
TIME Nobatkan Bank Mandiri sebagai Perusahaan Terbaik Indonesia
Bank Mandiri kembali menegaskan posisinya sebagai institusi keuangan terdepan melalui keberhasilannya mempertahankan pengakuan sebagai salah satu peru...
News18 April 2026 13:30
PT Vale Bersama Forkopimda Luwu Timur Kolaborasi Akselerasi Kemajuan Daerah
Di tengah dinamika pembangunan daerah dengan tuntutan tata kelola yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan, kolaborasi antara dunia usaha dan pema...