SULSELSATU.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Panduan Media Sosial Perbankan (Banking in Social Media Guideline) untuk industri bank umum. Panduan ini bertujuan agar pengelolaan media sosial bank lebih terarah, profesional, dan bertanggung jawab.
Peluncuran panduan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama pimpinan industri perbankan di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, media sosial kini menjadi kanal utama komunikasi antara bank dan masyarakat.
Baca Juga : BPD Tetap Tangguh, Aset Tembus Rp1.036 Triliun per Maret 2026
Selain memperluas akses informasi dan promosi layanan, media sosial juga membuka ruang interaksi yang lebih dinamis dengan nasabah.
“Penggunaan media sosial dalam industri perbankan juga membawa risiko baru, khususnya risiko reputasi yang bersumber dari dinamika sentimen di ruang digital yang berpotensi mengguncang stabilitas keuangan,” kata Dian.
Dalam panduan ini, OJK menekankan pengelolaan media sosial bank harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur melalui tiga pilar utama, yaitu governance, risk management, serta compliance dan monitoring.
Baca Juga : OJK Rombak Aturan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi, Ini Poinnya
Melalui tiga pilar tersebut, bank diharapkan mampu mengelola aktivitas media sosial dengan tata kelola yang jelas, terintegrasi dalam manajemen risiko, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
Panduan ini juga mencakup strategi komunikasi krisis di media sosial, termasuk penerapan social media stress test. Instrumen ini menjadi bagian baru dalam manajemen risiko perbankan di era digital.
Langkah ini tidak lepas dari pengalaman global, seperti kasus Silicon Valley Bank dan Credit Suisse, yang menunjukkan bahwa sentimen negatif di media sosial dapat mempercepat bank run dan mengancam stabilitas keuangan.
Baca Juga : Perbankan Syariah Makin Kuat, OJK Dorong Penguatan Struktur dan Inovasi Produk
“Stabilitas keuangan tidak lagi hanya ditentukan oleh neraca dan rasio keuangan, tetapi juga oleh kecepatan dan kualitas manajemen komunikasi digital. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kemampuan untuk memantau, menganalisis, dan merespons sentimen publik di media sosial secara cepat dan tepat,” imbuh Dian.
OJK juga mengatur kemitraan bank dengan influencer keuangan atau finfluencer. Aturan ini mencakup transparansi, pengungkapan konflik kepentingan, serta tanggung jawab bank terhadap konten yang dipublikasikan.
Tujuannya untuk melindungi konsumen dari potensi informasi yang menyesatkan sekaligus menjaga integritas komunikasi pemasaran produk keuangan di ruang digital.
Baca Juga : Tiga Warna Media Network Ajak Ibu Rumah Tangga Pahami Keamanan Tabungan
“Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memastikan bahwa aktivitas media sosial perbankan selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Dian.
Panduan Media Sosial Perbankan ini melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendorong transformasi digital di sektor perbankan. Beberapa di antaranya mencakup aturan terkait teknologi informasi, keamanan siber, hingga tingkat kematangan digital bank.
Dengan adanya panduan ini, OJK berharap industri perbankan dapat mengelola media sosial secara lebih adaptif sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan publik di era digital.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar