SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto (Danny) dinilai tidak bisa lagi mengharapkan dukungan dari pejabat birokrat Kota Makassar di Pilwali 2020 mendatang. Pasalnya, kebencian birokrat terhadap Danny semakin besar.
Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus menjelaskan, salah satu kekuatan utama penyebab kemenangan kolom kosong adalah peran birokrasi yang besar. Fakta ini berdasar pada hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Makassar bahwa memang ada pergerakan birokrasi yang masif dalam memenangkan kolom kosong.
“Pak Danny tidak bisa lagi mengharapkan loyalitas birokrasi. Justru kondisi birokrasi hari ini sangat berbahaya bagi Pak Danny. Kenapa? Karena orang-orang yang memegang jabatan di birokrasi Kota Makassar hari ini adalah orang-orang yang marah terhadap Danny,” kata Nurmal, Senin (16/12/2019).
Baca Juga : Unggulkan Timnas Garuda, Ini Prediksi Skor Amri Arsyid Bahrain vs Indonesia
Seperti diketahui sebelumnya, sejak 4 Juni 2018 sampai 8 Mei 2019, Danny meneken 40 Surat Keputusan mutasi terhadap 1.228 pejabat di lingkup Pemkot Makassar. Mutasi ini dilakukan beberapa bulan sebelum pemilhan legislatif 2019, dan satu bulan setelah pemilihan. Di mana istri dan putri Danny Pomanto termasuk dalam daftar caleg yang gagal lolos ke DPR RI di Pileg 2019.
Kebijakan mutasi ini dinilai melanggar peraturan pemerintah karena tanpa izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Olehnya Gubernur Sulsel dan Mendagri mengeluarkan kebijakan pembatalan terhadap SK mutasi tersebut, dan mengembalikan semua pejabat yang dimutasi ke posisi semula.
“Sementara, birokrasi jelas merupakan salah satu faksi terbesar dalam pilkada karena memiliki kewenangan yang berhubungan langsung dengan perut pemilih, terutama kalangan keluarga miskin. Mereka menentukan siapa yang dapat PKH, Rastra, BPJS PBI dan masih banyak lagi yang lain,” ungkap mantan Ketua KPU Makassar itu.
Baca Juga : Janji Pasangan AMAN agar Warga Makassar Tidak Terdampak Krisis Air Tiap Tahun
Menurutnya, birokrasi hari ini tidak dikendalikan oleh calon manapun. Kendali atas birokrasi sepenuhnya berada di tangan pejabat wali kota dan Gubenur Sulsel.
Penulis: Asrul
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar