SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepala daerah se-Sulsel, mulai dari Gubernur Sulsel hingga bupati dan walikota se-Sulsel untuk berhati-hati dengan tindak korupsi, suap, dan gratifikasi.
Hal ini disampaikan Firli saat menghadiri acara Penguatan Pencegahan Korupsi untuk Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (23/01/2020).
“Itu fokus legislatif, ngomong sama gubernur, bupati, kepala daerah, jangan bagi-bagi kue dalam bentuk (proyek kiriman),” kata Firli.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Dia mencontohkan apa yang pernah terjadi sebelumnya di Provinsi Jambi. Menurutnya apa yang terjadi di Provinsi Jambi terkait pembagian jatah (kue) hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebab pembahasan RABPD bisa tertunda.
“Dan jangan juga terjadi seperti Provinsi Jambi, mohon maaf Pak Gubernur, Provinsi Jambi itu, KPK sudah datang ke sana, kayak seperti ini (masalah kesepakatan), omongin tentang pencegahan, jangan ada ketok palu, kalimatnya begitu. Besok pulang kita, setelah kita pulang anggota DPRDnya bilang gini, ‘Pak Gubernur kita nggak ketok palu kalau ini kalau nggak sepakat’. Akhirnya apa yang terjadi, gubernur memerintahkan Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Diknas, apa kata mereka, barusan kemarin diberikan arahan KPK, masa kita sepakat lagi, itu kan kemarin Pak, sekarang KPK sudah pulang. Kacau lagi kita,” kata Firli.
Dari sana, kata dia, kesepakatan untuk memberantas korupsi di daerah tersebut tidak akan terjadi karena tidak ada kesamaan pendapat.
Baca Juga : Bupati Takalar Pastikan Tak Terlibat Korupsi, Siap Bantu KPK Ungkap Fakta
Artinya kesepakatan untuk memberantas korupsi tidak ada, masih bilang kita hadir di sini karena ada kesamaan, satu kesamaan tujuan, 2 kesamaan kepentingan, ketiga kesamaan untuk mencari solusi, nggak ada capaiannya kita.
“Mudah-mudahan ini nggak terjadi di Sulawesi Selatan,” ujar dia.
Olehnya itu, tambah dia, pemerintah daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat untuk berbenah dan melakukan perbiakan penyelenggaran dan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi ke depannya.
Baca Juga : KPK Ungkap Status Ridwan Kamil, Tersangka Atau Saksi?
Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar