SULSELSATU.com, PAREPARE – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Parepare menjadi perhatian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Korsupgah menilai Musrenbang Parepare sudah baik, hanya belum dilengkapi dengan data pengusul bantuan kepada masyarakat.
Baca Juga : Kajati Baru Didesak Bongkar Dugaan Penyimpangan Proyek Irigasi P3A di Takalar
Hal ini diungkap Sekretaris Bappeda Parepare yang menjadi Koordinator Tim I, Zulkarnaen dalam Musrenbang Kelurahan di Kantor Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Parepare, Senin, 27 Januari 2020.
“Jadi Musrenbang kita ini diperiksa sama Korsupgah KPK. Kopsupgah menilai belum lengkap, karena data penerima bantuan sudah ada, tapi pengusul belum ada,” ungkap Zulkarnaen di hadapan Anggota DPRD Parepare Andi M Fudail, Lurah Lakessi, Ketua LPMK Lakessi Dahri Husain, dan peserta Musrenbang yang terdiri dari ketua RW, ketua RT, serta para stakeholder.
Termasuk reses anggota DPRD, kata Zulkarnaen, menjadi catatan Korsupgah agar dilengkapi dengan data pengusul bantuan.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Karena nantinya Korsupgah akan turun lapangan mengklarifikasi kepada pengusul bantuan. Mengikuti historis sampai ke penerima bantuan.
“Intinya setiap pengusulan harus jelas namanya yang mengusulkan. Musrenbang Parepare belum 100 persen. Sudah bagus tapi belum lengkap karena tidak adanya kriteria itu,” imbuh Zulkarnaen.
Karena itu, Zulkarnaen menegaskan, Bappeda tidak menerima hasil Musrenbang dari kelurahan jika tidak ada laporan data pengusul setiap bantuan kepada masyarakat.
Baca Juga : Bupati Takalar Pastikan Tak Terlibat Korupsi, Siap Bantu KPK Ungkap Fakta
Tidak boleh sekadar asumsi, karena harus diketahui sejarah atau historis dari mana usulan bantuan itu berasal.
Hal lain yang ditekankan Zulkarnaen adalah masyarakat jangan terus menerus menerima bantuan. Dan bantuan yang itu-itu saja. Tapi tingkatkan kemampuan SDM dan kompetensi sehingga usaha juga menjadi lebih produktif.
“Tingkatkan ki SDM. Jangan terus menerima bantuan. Panggil ki orang yang bisa latih tingkatkan SDM. Supaya naik kelas kemampuan dan kualitas produksi ta. Jangan ki lagi banyak bantuan,” harap Zulkarnaen.
Baca Juga : KPK Ungkap Status Ridwan Kamil, Tersangka Atau Saksi?
Kepada kelurahan, Zulkarnaen berpesan untuk memperbaiki laporan hasil Musrenbang. Karena mulai tahun ini input hasil Musrenbang memanfaatkan aplikasi e-planning, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Ini merupakan Musrenbang tingkat kelurahan hari keempat, dari beberapa hari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Saat bersamaan ada empat tim dari Bappeda yang turun Musrenbang Kelurahan.
Selain di Kelurahan Lakessi, Senin, 27 Januari 2020, tiga tim Bappeda lainnya turun di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Dana CSR BI, KPK Panggil 2 Anggota DPR RI
Penulis: Andi Fardi
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar