SULSELSATU.com, MAKASSAR – Direktur Operasional (Dirops) PD Parkir Makassar Raya, Susuman Halim, menanggapi sistem pembayaran dari tunai ke non tunai, ditolak oleh Aliansi Juru Parkir (Jukir) Makassar.
Menurutnya, sistem peralihan transaksi merupakan tuntutan zaman yang segera harus disesuaikan. Ia meyakini menjadi pintu masuk untuk dijadikan penataan sehingga jika ada masalah perparkiran, tidak menjadi objek ‘bully’ setiap saat.
“Jadi sekali lagi juru parkir adalah mitra kami. Mitra utama kami, jadi dia adalah ujung tombak kami. Jadi kami tidak berhenti,” kata Sugali sapaan akrab Susuman Halim, Senin (17/2/2020).
Kendati demikian, kata Sugali, keinginan PD Parkir untuk membuka ruang dialog, rupanya ditolak aliansi Juru Parkir Makassar, karena mereka mengkhawatirkan jika sistem tersebut diberlakukan, akan bernasib sama seperti Terminal Parkir Elektronik (TPE).
“Itu kalau persoalan gagalkan masalah proses, bahwa sekarang kita sedang mempersiapkan diri, dari pembayaran tunai ke non tunai,” kata Sugali.
“Di TPE itu tidak ada jukir yang kita tidak pertanggungjawabkan, tidak ada jukir yang terbengkalai, semua kita bayar gajinya,” sambungnya.
Olehnya itu, ia mendorong kepada para jukir untuk bekerjasama perihal kebijakan ini guna menjamin masa depan mereka, sebab ia menekankan jika menolak mengikuti sistem maka akan dicabut statusnya sebagai jukir.
“Kalau mereka tetap tidak mau ikut dengan sistem kita. Akan kita cabut statusnya sebagai jukir. Kalau kita cabut statusnya baik jukir dan dia masih melakukan pungutan, kita akan meminta kepada aparat kepolisian untuk segera pembinaan” tegasnya.
Rencananya, alat parkir elektronik akan dipasang di dua jalan, yakni: Jalan Pengayoman dan Jalan Boulevard. Sebanyak 182 titik parkir dan tukang parkir yang tersebar di jalan Boulevard dan Pengayoman.
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar