Logo Sulselsatu

Legislator Gerindra Makassar Mau PSBB Dihentikan Saja

Asrul
Asrul

Sabtu, 02 Mei 2020 18:20

DPRD Makassar/INT
DPRD Makassar/INT

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Fraksi Gerindra Kasrudi menilai kebijakan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar tidak berhasil menekan laju penyebaran Covid-19.

“Setelah nanti genap 14 hari atau ditanggal 7 Mei nanti, dimana berakhirnya penerapan PSBB, menurut saya kita setop (dihentikan. red) dulu kebijakan ini,” kata Anggota DPRD Makassar, Kasrudi, Sabtu (2/5/2020).

Pemberhentian PSBB, menurut Kasrudi, mengingat Pemerintah Kota Makassar belum siap di segala lini untuk menjawab dampak yang ditimbulkan, sehingga tidak memungkinkan kebijakan tersebut dilanjutkan.

Baca Juga : PDIP Dorong APBD Perubahan Makassar Lebih Berpihak pada Warga

“Jadi kita setop dulu, lalu pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki sistem serta mekanisme pelaksanaannya untuk kemudian dilanjutkan,” katanya.

Evaluasi tersebut berangkat dari masih tingginya mobilitas warga Kota Makassar, meski sudah diimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Hal ini karena kebutuhan dasar mereka yang belum dipenuhi pemerintah.

“Yah mau tidak mau mereka keluar rumah mencari sesuap nasi, karena menanti sembako tapi tidak kunjung keluar,” ujar Anggota Komisi A ini.

Baca Juga : RDP Tuntas, Komisi D DPRD Makassar Rekomendasikan Penutupan RSIA Paramount

Kasrudi menganggap Pemkot sangat lamban mendistribusikan bantuan ke warga yang terdampak. Tidak hanya itu, kelambanan penanganan juga dinilai dari penambahan jumlah pasien positif yang kini mencapai lebih dari 300 orang, demikian pula pasien suspect corona baik yang dinyatakan dalam pengawasan atau pemantauan.

“Jalan-jalan masih ramai, selain itu karena memang sejumlah sektor usaha masih dibolehkan untuk beroperasi selama PSBB,” ungkapnya.

Maka menurutnya, perlu ada penindakan yang lebih tegas, pengecekan status warga yang masih berkeliaran di jalan ataupun di angkot, dan transportasi umum lainnya. Selain itu ia juga meminta Pemkot membuka data ODP dan PDP untuk diserahkan ke setiap RT/RW setempat agar diawasi.

Baca Juga : Dinilai Lalai Melakukan Pengawasan ke RSIA Paramaount, Ismail Minta Kadinkes Makassar Dievaluasi

Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Nasional05 November 2026 06:58
Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
PT Vale Indonesia Tbk menerima apresiasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES...
Ekonomi04 November 2026 20:56
OJK dan Bank Sulselbar Kolaborasi Perluas Akses Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Sulselbar memperkuat kolaborasi dengan ulama, akademisi, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan untuk...
News04 November 2026 20:49
PLN Matangkan Sewa Lahan PLTMG Baubau 2
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mematangkan draf perjanjian sewa lahan milik Pemerintah Kota Baubau untuk mendukung pembangunan...
Nasional04 November 2026 20:45
STFT Jakarta Soroti Enam Krisis Bangsa
Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan dem...