SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Fraksi Gerindra Kasrudi menilai kebijakan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar tidak berhasil menekan laju penyebaran Covid-19.
“Setelah nanti genap 14 hari atau ditanggal 7 Mei nanti, dimana berakhirnya penerapan PSBB, menurut saya kita setop (dihentikan. red) dulu kebijakan ini,” kata Anggota DPRD Makassar, Kasrudi, Sabtu (2/5/2020).
Pemberhentian PSBB, menurut Kasrudi, mengingat Pemerintah Kota Makassar belum siap di segala lini untuk menjawab dampak yang ditimbulkan, sehingga tidak memungkinkan kebijakan tersebut dilanjutkan.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
“Jadi kita setop dulu, lalu pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki sistem serta mekanisme pelaksanaannya untuk kemudian dilanjutkan,” katanya.
Evaluasi tersebut berangkat dari masih tingginya mobilitas warga Kota Makassar, meski sudah diimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Hal ini karena kebutuhan dasar mereka yang belum dipenuhi pemerintah.
“Yah mau tidak mau mereka keluar rumah mencari sesuap nasi, karena menanti sembako tapi tidak kunjung keluar,” ujar Anggota Komisi A ini.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
Kasrudi menganggap Pemkot sangat lamban mendistribusikan bantuan ke warga yang terdampak. Tidak hanya itu, kelambanan penanganan juga dinilai dari penambahan jumlah pasien positif yang kini mencapai lebih dari 300 orang, demikian pula pasien suspect corona baik yang dinyatakan dalam pengawasan atau pemantauan.
“Jalan-jalan masih ramai, selain itu karena memang sejumlah sektor usaha masih dibolehkan untuk beroperasi selama PSBB,” ungkapnya.
Maka menurutnya, perlu ada penindakan yang lebih tegas, pengecekan status warga yang masih berkeliaran di jalan ataupun di angkot, dan transportasi umum lainnya. Selain itu ia juga meminta Pemkot membuka data ODP dan PDP untuk diserahkan ke setiap RT/RW setempat agar diawasi.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar