Logo Sulselsatu

Legislator Gerindra Makassar Mau PSBB Dihentikan Saja

Asrul
Asrul

Sabtu, 02 Mei 2020 18:20

DPRD Makassar/INT
DPRD Makassar/INT

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Fraksi Gerindra Kasrudi menilai kebijakan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar tidak berhasil menekan laju penyebaran Covid-19.

“Setelah nanti genap 14 hari atau ditanggal 7 Mei nanti, dimana berakhirnya penerapan PSBB, menurut saya kita setop (dihentikan. red) dulu kebijakan ini,” kata Anggota DPRD Makassar, Kasrudi, Sabtu (2/5/2020).

Pemberhentian PSBB, menurut Kasrudi, mengingat Pemerintah Kota Makassar belum siap di segala lini untuk menjawab dampak yang ditimbulkan, sehingga tidak memungkinkan kebijakan tersebut dilanjutkan.

Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong

“Jadi kita setop dulu, lalu pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki sistem serta mekanisme pelaksanaannya untuk kemudian dilanjutkan,” katanya.

Evaluasi tersebut berangkat dari masih tingginya mobilitas warga Kota Makassar, meski sudah diimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Hal ini karena kebutuhan dasar mereka yang belum dipenuhi pemerintah.

“Yah mau tidak mau mereka keluar rumah mencari sesuap nasi, karena menanti sembako tapi tidak kunjung keluar,” ujar Anggota Komisi A ini.

Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan

Kasrudi menganggap Pemkot sangat lamban mendistribusikan bantuan ke warga yang terdampak. Tidak hanya itu, kelambanan penanganan juga dinilai dari penambahan jumlah pasien positif yang kini mencapai lebih dari 300 orang, demikian pula pasien suspect corona baik yang dinyatakan dalam pengawasan atau pemantauan.

“Jalan-jalan masih ramai, selain itu karena memang sejumlah sektor usaha masih dibolehkan untuk beroperasi selama PSBB,” ungkapnya.

Maka menurutnya, perlu ada penindakan yang lebih tegas, pengecekan status warga yang masih berkeliaran di jalan ataupun di angkot, dan transportasi umum lainnya. Selain itu ia juga meminta Pemkot membuka data ODP dan PDP untuk diserahkan ke setiap RT/RW setempat agar diawasi.

Baca Juga : Dewan Desak Pemkot Makassar Tak Tanggung Beban Fasum-Fasos GMTD yang Belum Diserahkan

Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama04 Mei 2026 13:14
34 Ribu Anak di Makassar Tercatat Tidak Sekolah
‎SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen Dikdasmen) mencatat sebanyak 34.371 anak di Kota Makassar tidak b...
News04 Mei 2026 13:02
PLN Terima KKPR PLTA Pokko, Perkuat Kepastian Hukum Proyek Energi Hijau di Sulawesi
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi resmi menerima dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk proyek Pembangkit Lis...
News04 Mei 2026 12:49
PLN UIP Sulawesi dan Pemprov Sulteng Perkuat Sinergi Percepatan Infrastruktur Listrik
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi memperkuat kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam percepatan pem...
Politik04 Mei 2026 06:35
Idrus Marham Kaget Respon Amien Rais Soal Prabowo Padahal Pernah Satu Koalisi
SULSELSATU.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) 2014, Idrus Marham, menyoroti pernyataan Amien Ra...