SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel Fahruddin Rangga kembali menyoroti sikap Pemprov Sulsel yang tak berdaya menghadapi Ciputra dalam proyek reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) di sepanjang pantai Losari di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.
Anggota panitia khusus laporan keuangan pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Gubernur Sulsel tahun anggaran 2019, mengungkapkan, sejauh ini Pemprov belum ada tindak lanjut soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang reklamasi CPI. Di mana Temuan BPK adanya pengurangan lahan Pemprov Sulsel di CPI sebanyak 12,11 hektare.
“Tidak ada kejelasanlah sampai saat ini, tanah 12,11 hektare itu sampai tiga tahun ini. Kalau tidak ada kejelasan, Pemprov harus tegas meminta lahan itu, tidak bisa dilakukan pembiaran, kan itu catatannya BPK sudah berulang-ulang mengingatkan menjadi sebuah temuan,” kata Rangga dalam rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur, di Gedung DPRD Sulsel, Senin (11/5/2020).
Baca Juga : Andi Tenri Indah Desak Kepastian Gaji ASN Dinsos Sulsel hingga Akhir Tahun
Rangga juga turut mempertanyakan papan nama PT Ciputra Surya Tbk yang terpampang jelas di kawasan CPI. Sehingga menjadi rekomendasi DPRD Sulsel dalam LKPJ untuk ditukar.
“Kami juga tidak tahu apakah kawasan di sana, kawasan Ciputra atau kawasan CPI. Kalau ini kawasan CPI, kenapa tulisannya dipindahkan ke arah laut, kemudian tulisan Ciputra dipercantik. Dan itu juga menjadi rekomendasi kita untuk menukar tulisan CPI itu. Kok tulisan CPI dipindahkan kedekat laut, seolah-olah laut itu ( kawasan Pemprov),” beber politisi Golkar ini.
Ketua DPD II Golkar Takalar ini pun mendesak Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk segera mengambil tindakan tegas menyoal polemik tersebut.
Baca Juga : Komisi D DPRD Sulsel Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lahan Terminal Pinrang
“Pemprov harus beri ultimatum ambil paksa, ini sudah tiga tahun. Sudah jelas ini barang. Seolah-olah kita tidak ada ketegasan, kenapa Pemerintah tidak berani cabut tulisan yang ada di situ? Sudah tiga tahun kita ingatkan itu. Sekali lagi seolah-olah CPI milik Ciputra,” tambahnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar