SULSELSATU.com, MAKASSAR – Penanganan Covid-19 harus disikapi dan diatasi bersama. Harus ada upaya dilakukan bersama untuk betul-betul selesai.
Demikian disampaikan Gubernur Sulsel dalam sambutannya pada pembukaan acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 se-Sulsel tahun 2020 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (30/6/2020).
Acara yang dibuka Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah itu dihadiri Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, dan Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani.
Baca Juga : VIDEO: Gubernur Sulsel Groundbreaking Proyek Irigasi Rp780 Miliar
Acara yang dirangkaikan dengan penandatangan MoU antara Pemprov dan Kajati Sulsel tentang penanganan kasus hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diikuti secara virtual Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria, wali kota, bupati dan unsur forkompinda kabupaten dan kota se-Sulsel.
Gubernur Sulsel meminta kepada Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dan bupati se-Sulsel untuk menyusun skenario bersama tentang penerapan surat bebas Covid-19 sebagai syarat perlengkapan perjalanan lintas daerah.
“Bukan hanya di Bandara. Lintas batas darat juga diberlakukan,” kata Nurdin Abdullah.
Baca Juga : GM PLN UIP Sulawesi dan Gubernur Sulsel Sinergi Percepat Proyek Listrik
Penerapan surat bebas Covid-19 bagi pelintas batas daerah itu kata Nurdin Abdullah untuk percepat pemutusan mata rantai penularan Covid-19 di Sulsel.
Menurutnya, Sulsel mampu menghemat anggaran penanganan Covid-19. Dari 500 miliar rupiah jumlah anggaran percepatan penanganan Covid-19 yang disepakati bersama DPRD baru 146 miliar rupiah yang telah digunakan.
Dijelaskan, penghematan anggaran itu karena Pemerintah Sulsel banyak menerima bantuan dari pihak ketiga.
Baca Juga : Resmi Jadi Kepala OJK Sulselbar Baru, Moch Muchlasin Siap Perkuat Kolaborasi Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Menurut peraih penghargaan antikorupsi Bung Hatta Anti-Curruption Award 2017 ini, donasi pihak ketiga itu termasuk 45 ventilator.
“Baru dua ventilator yang dipakai. Semua dari sumbangan pihak ketiga,” ujarnya.
Banyaknya sumbangan non APBD itu, katanya, sebagai bukti bahwa penanganan Covid di Sulsel dilakukan secara gotong royong.
Baca Juga : Hadiri Rapat Pleno TPAKD, Bupati Gowa Komitmen Tingkatkan Digitalisasi Layanan Keuangan
“Banyak sekali sumbangan pihak ketiga. Banyak sekali bantuan sembako dari donasi pihak ketiga yang kita sudah salurkan ke seluruh daerah di Sulsel,” kata Bupati Bantaeng priode 2008 – 2018 ini.
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar