SULSELSATU.com, AMERIKA – Meskipun mendapatkan penolakan dari sejumlah negara atas pemberlakukan Undang-Undang Kemanan Nasional Hong Kong, Presiden Tiongkok Xi Jinping hari ini secara resmi menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional yang sangat kontroversial tersebut.
Xi Jinping saat ini tengah mempersiapkan kekuatan untuk melawan siapapun yang berani mengganggu kedaulatan Hong Kong di bawah komandonya.
Penandatanganan UU Keamanan Nasional Hong Kong itu menandakan bahwa mulai saat ini Hong Kong secara penuh berada di bawah kendali Partai Komunis China (PKT). Hal itu pun membuat negara-negara anti-China seperti Amerika Serikat (AS) segera bergegas mengambil sikap.
Dikutip dari Newyork Times, pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi memberlakukan batasan baru terkait dengan ekspor peralatan pertahanan AS dan produk teknologi tinggi tertentu ke negara Hong Kong.
Penghentian ekspor peralatan pertahanan AS ke Hong Kong itu bukan tanpa alasan. Alasan yang sangat menonjol adalah karena persaingan dunia militer antara Amerika Serikat dan China jauh sebelum ini diketahui terus menegang.
Amerika Serikat menganggap kekuatan Partai Komunis China yang yang selama ini mengendalikan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) untuk mendominasi Laut China Selatan di Asia Tenggara akan semakin dominan dengan diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Negara Hong Kong tersebut.
Karena salah satu poin penting dalam UU Keamana Nasional itu adalah negara asing selain China tidak boleh lagi ikut campur urusan dalam negeri Hong Kong. Siapapun yang masuk atau mencampuri urusan Hong Kong, maka China akan mudah mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari separatis, subversif, dan teroris yang harus diperangi oleh militer China.
“Bahwa itu (UU Keamanan Nasional Hong Kong) akan mengakhiri ekspor peralatan militer AS ke Hong Kong,” kata Departemen Luar Negeri AS dikutip dari Newyorks Times, Selasa, 30 Juni 2020.
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar