Logo Sulselsatu

Tiga OPD Pemkot Makassar Jadi Pilot Project Zona Integritas Bebas Korupsi

Asrul
Asrul

Selasa, 18 Agustus 2020 10:42

Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menerima kunjugan Ombudsman Makassar di Balai Kota. (ist)
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menerima kunjugan Ombudsman Makassar di Balai Kota. (ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamalauddin menerima kunjungan Ketua Ombudsman Kota Makasaar, Andi Ihwan Patiroy di Balai Kota.

Pada kesempatan tersebut, Ihwan melaporkan kegiatan pencanangan zona pakta integritas yang rencananya akan dilaksanakan Ombudsman pada September-Desember 2020 mendatang di tiga OPD milik Pemkot Makassar sebagai pilot project pelayanan prima dan birokrasi bersih.

“Kami ditunjuk untuk melakukan pencanganan zona pakta integras di tiga OPD milik Pemkot Makassar di antaranya RUSD Daya, PTSP dan Disdukcapil. Ketiganya ditunjuk sebagai pilot project

Baca Juga : Bank Sampah hingga RT/RW Disiapkan, Pemkot Makassar Perkuat Gerakan Pilah Sampah

pelayanan prima dan bebas koruosi. Dalam kurun waktu bulan September dan Desember kami diminta mendampingi membangun zona integritas, serta membangun sistem set up sesuai ketentuan dari KemenPAN- RB agar pelayanannya prima dan bebas dari pungutan liar,” kata Ihwan

Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin berharap Ombusdman tidak hanya sebagai penyelenggara lembaga pelayaan publik semata, melainkan juga sebagai jembatan untuk membantu pemerintah kota memotret kondisi pelayanan publik di masyarakat.

“Kebijakan pemerintah secara menyeluruh tidak akan mampu memuaskan seluruh keinginan masyarakat, sehingga Ombudsman perlu membantu pemerintah kota memotret kondisi pelayanan publik di bawah yang kemudian langsung dilaporkan langsung kondisinya ke pejabat yang berwenang,” kata Rudy.

Baca Juga : Kabar Gembira! Olymrun 2026 Hadir di Makassar, Siapkan Hadiah Rp150 Juta

Pada kesempatan tersebut, Ombudsman Makassar juga menyerahkan hasil temuan terkait masalah sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP Negeri seKota Makassar.

“Kami telah sepakat dalam sebuah MoU bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kota Makassar terkait pemantauan PPDB tingkat SD dan SMP se-Kota Makassar. Dan hari ini kami laporkan beberapa temuan – temuan yang langsung kami serahkan ke Prof Rudy,” tambah Ihwan lagi.

Penulis: Resti Setiawati
Editor: Hendra Wijaya

Baca Juga : Warga dan Mahasiswa Pasang Baliho Penolakan PSEL di Tamalanrea, Pertanyakan Izin Amdal

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Bisnis06 Agustus 2026 12:06
PANDE EMAS Jadi Langkah Pegadaian Kanwil VI Dorong Kemandirian Ekonomi Warga
PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) VI Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Sulselbarra Maluku) mendorong kemandirian eko...
News06 Agustus 2026 11:51
Akses Hauling Pomalaa Terganggu, Potensi Kerugian Negara dan Ekonomi Kolaka Jadi Taruhan
Ketegangan di kawasan pertambangan Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai sengketa batas lahan a...
Bisnis06 Agustus 2026 11:25
IPCM Kawal Sandar Perdana Kapal Panamax MSC Bremerhaven V di Patimban
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) berhasil melayani proses sandar perdana kapal peti kemas berukuran Panamax, MSC Bremerhaven V di Pelabuhan Patimba...
Ekonomi06 Agustus 2026 10:57
Pegadaian Kanwil VI Luncurkan Program PANDE EMAS untuk Perkuat Pemberdayaan Masyarakat
PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) VI Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Sulselbarra Maluku) meluncurkan Program PANDE...