SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Debbie Purnama Rusdin kembali melakukan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) di Gedung Baitus Syura Jalan AR Hakim, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Makassar, Sabtu (12/9/2020).
Kali ini, Debbie panggilan dekatnya fokus pada Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah.
Yang jadi peserta datang dari warga Kecamatan Tallo. Penerapan protokol kesehatan juga masih dilakukan.
Baca Juga : Pengurus Majelis Taklim Baiturrahim Makassar Doakan Rusdin Abdullah Jadi Walikota
Semangat dalam Perda ini, kata Anggota Komisi E DPRD Sulsel tersebut, setiap orang tua didik wajib menyekolahkan anaknya sampai lulus pendidikan menengah.
“Jadi anak yang lulus SMP itu wajib melanjutkan anaknya ke tingkat SMA. Dan itu telah dijamin oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Perda ini,” tegas Debbie.
Pada kesempatan tersebut, Debbie juga mengungkap sejumlah persoalan masih ditemukan saat pelaksanaan PPDB belum lama ini. Pihaknya bersama rekan-rekan komisi E di DPRD Sulsel pun langsung bergerak cepat dengan berdiskusi OPD terkait.
Baca Juga : Rusdin Abdullah Masuk Radar NasDem Diusung di Pilwali Makassar
“Kami tidak tinggal diam. Kami di DPRD langsung bergerak cepat memaggil dinas pendidikan Sulsel, membahas jalan keluar setiap persoalan yang muncul,” katanya.
“Kami tidak mau ada anak-anak kami tak bisa lanjut sekolah hanya persoalan kebijakan atau masalah teknis lainnya. Disitulah hadirnya pemerintah,” Debbie menambahkan.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Adi Suryadi Culla hadir sebagai narasumber juga mengatakan bahwa pemerintah telah menjamin sumber daya mamusia melalui pendidikan.
Baca Juga : Ince Langke Dimata Debbie: Pekerja Keras dan Tidak Pernah Mengeluh
“Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia itu sudah dijamin oleh pemerintah melalui lahirnya Perda ini. Perda Wajib belajar itu bukan hanya di Sulsel tapi se-Indonesia,” jelas Adi Suryadi Culla.
Terkait masalah zonasi sekolah, Adi Suryadi Culla selaku Dewan Pendidikan mengatakan bahwa aturan tersebut masih perlu dievaluasi.
“Saya juga selaku dewan pendidikan, tentunya terkait zonasi masih menjadi permasalahan, saya akan menyampaikan ini ke pemerintah provinsi. Sistem zonasi itu masih perlu dievaluasi,” ujar Adi Suryadi Culla.
Baca Juga : Sosper Wajib Belajar, Debbie Rusdin Tegaskan Tak Ada Alasan Anak Putus Sekolah
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar