SULSELSATU.com, MAKASSAR – Masyarakat disarankan tidak melanggengkan politik dinasti di Pilkada. Pasalnya kekuasaan yang dikendalikan oleh politik dinasti hanya akan melahirkan kemelaratan bagi masyarakat.
Demikian simpulan diskusi yang diselenggarakan Komunitas Wartawan Politik Sulsel bersama empat pengamat politik terkait praktik politik dinasti di Pilkada, utamanya pada kasus Pilkada Pasangkayu, Selasa (3/11/2020).
“Kasus Pasangkayu di Sulbar mirip dengan Pangkep di Sulsel. Lihatlah Pangkep menjadi kabupaten termiskin di Sulsel, padahal semennya banyak. Kenapa? Karena kalau politik dinasti tegak di sebuah daerah, maka mereka bebas mengatur konfigurasi elit dan sub-elit (pejabat eselon I-IV). Yakin saja, tidak akan ada check and balance di sana,” tegas Asratillah Senge, Direktur Profetik Institute.
Baca Juga : DPD RI Buka Opsi Perbaikan Sistem Pemilu, Termasuk E-Voting
Menurut Asratillah, fenomena politik dinasti di Pasangkayu sebagai praktik yang bangal. Sebab biasanya politik dinasti hanya melibatkan salah satu keluarga dekat petahana sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Namun dalam konteks Pasangkayu, baik calon bupati maupun calon wakil bupati sama-sama merupakan keluarga terdekat bupati Agus Ambo Djiwa.
Agus Ambo Djiwa memasangkan kakak kandung dan istrinya sendiri untuk maju di Pilkada Pasangkayu 2020. Pasangan iparan berakronim YES (Yaumil Ambo Djiwa-Herny Agus) ini bersaing dengan dua pasangan calon lainnya.
“Dinasti politik gagal membedakan mana urusan keluarga, mana urusan publik. Mana urusan oikos, mana urusan polis. Inilah masalahnya,” tandas Asratillah.
Baca Juga : Putusan MK Hapus Format Pemilu Serentak, Pengamat Unhas: Koreksi atas Beban Demokrasi yang Terlalu Berat
Direktur Eksekutif PT General Survei Indonesia, Herman Lilo mengkonfirmasi kekhawatiran Asratillah dengan menyebutkan fakta-fakta yang terjadi di Pilkada Pasangkayu.
Ia menyebut telah beredar banyak video yang menunjukkan Bupati Pasangkayu berserta camat melakukan kampanye. Ada pula rekaman suara Herny Agus (istri bupati) yang mengancam akan menon-jobkan pejabat-pejabat daerah yang tidak mendukung pasangan YES.
“Saya melihat teman-teman Bawaslu di Pasangkayu kurang bergigi. Bukti-bukti pelanggaran itu viral di media sosial, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan dari Bawaslu. Bahkan ketika saya mengirim video-video tersebut ke teman saya seorang komisioner Bawaslu Provinsi Sulbar, juga tidak ada respon sampai sekarang. Tidak ada pula kabar dikanal-kanal berita mengenai respon Bawaslu terhadap video-video tersebut,” beber Herman.
Baca Juga : Fahri Bachmid: Putusan MK Soal Pemilu Pisah, Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi Opsi Konstitusional
Menurutnya, politik dinasti selain mematikan regenerasi kepemimpinan daerah hingga 30 tahun ke depan, juga sarat dengan politik meja makan. Yakni keputusan penting daerah dapat diselesaikan di atas meja makan tanpa melibatkan perangkat daerah lainnya, sebab bupati dan wakil bupati adalah keluarga dekat.
“Saya Ingat ketika membahas otonomi daerah dengan Prof Ryas Rasyid, ada kekhawatiran bahwa otonomi daerah berpotensi memunculkan raja-raja baru di daerah. Ketakutan akan munculnya raja-raja baru di daerah akhirnya muncul sekarang ini dengan maraknya politik dinasti,” imbuhnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar