SULSELSATU.com, PANGKEP – Calon bupati Pangkep nomor urut 4, Andi Nirawati menyerukan agar masyarakat pulau tidak takut terhadap dugaan intimidasi dan ancaman politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pilkada Pangkep.
Seruan itu diungkapkan Anir, sapaan Andi Nirawati dalam kunjungannya di Desa Mattiro Uleng, Pulau Kulambing, Kecamatan Tupabbiring Utara, Rabu (25/11/2020).
“Ibu-bapak jangan takut kalau diintimidasi, diancam (dicabut) PKH. Itu program pemerintah pusat yang biayanya dari APBN. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang suruh tanda tangan, jangan tanda tangan. Yang bisa keluar dari program PKH itu, kalau kita sendiri yang mengundurkan diri. Tidak gampang orang keluar dari PKH,” ujar Anir di hadapan warga.
Baca Juga : Di Hadapan Anir-Lutfi, Bupati Ajak Sandiaga Uno Berinvestasi di Pangkep
Dia menambahkan, penerima PKH yang ingin keluar dari program tersebut, tidak keluar begitu saja. Tetapi melalui kesadaran sendiri, bahwa kehidupan sehari-harinya lebih dari cukup, atau sudah sejahtera.
“Yang bisa keluar dari PKH itu kalau yang bersangkutan sudah merasa sejahtera. Artinya secara sadar bahwa dia ingin keluar, tidak mudah. Siapapun yang naik jadi bupati maka PKH tetap ada,” tambah politisi Gerindra ini.
Satu-satunya cabup perempuan Pangkep ini juga menjelaskan, kalau program PKH itu harus melalui persetujuan DPR RI, lalu didistribusikan ke daerah.
Baca Juga : Sandi Siap Investasi Air Bersih, Anir: Mari Raih Kemenangan
“Saya kasih tahu ki, PKH itu yang urus dan menyetujui programnya melalui DPR RI, sementara suami saya, Pak Kamrussamad di DPR RI pusat. Jangan ki takut karena PKH itu sekali lagi program Presiden,” tegas mantan legislator DPRD Sulsel ini.
Bahkan, lanjut dia, penerima PKH bisa pula menerima program prioritas Anir-Lutfi lainnya jika memang sesuai kriteria.
“Jangan takut kekurangan rezeki, Allah yang beri rezeki. Jangan takut sama manusia. Ketika salah maka katakan salah, benar katakan benar,” jelasnya.
Baca Juga : Sandi dan Anir-Lutfi Bincang dengan Nurdin Abdullah Lebih Satu Jam
Perempuan kelahiran Labakkang itu bilang, edukasi politik mengenai politik santun dan cerdas, harus dilakukan mengingat banyaknya isu yang diterimanya, perihal adanya politisasi PKH di Pangkep.
Di Kulambing Anir pun menerima keluhan yang sama. Ketika dia singgung perihal PKH, masyarakat yang hadir sontak menjawab, ‘beberapa warga tidak berani ikut sosialisasi program prioritas Anir-Lutfi dikarenakan takut,” seru warga bersamaan.
“Sejak kampanye kemarin saya dengar itu sampai sekarang masih ada,” kata seorang warga berinisial AL di sela-sela kampanye paslon nomor urut 4, Anir-Lutfi, di pulau Kulambing, Desa Mattiro Uleng, Rabu, (25/11/2020).
Baca Juga : Sandiaga Uno Ajak Emak-emak Berjuang Bersama Anir-Lutfi
Pria yang sehari-hari bekerja di kapal muatan itu mengaku, tetangganya saja tidak berani ikut sosialisasi palson nomor 4 karena khawatir PKH-nya dicabut.
“Itu tadi perempuan yang kita ngobrol di depan itu tidak mau ikut kampanye Anir-Lutfi karena takut itu PKH-nya dicabut,” ucap AL blak-blakan.
Dia sendiri senang ketika Anir-Lutfi mampu memberikan jawaban terhadap isu PKH ini. Karena memberikan pencerahan terhadap warga pulau Kulambing.
Baca Juga : Blusukan ke Pasar, Sandi Yakini Kartu Anir-Lutfi Jadi Solusi
Sementara itu, Panwas Desa Mattiro Uleng, Pulau Kulambing, Irfan Adnan Suandi mengatakan dirinya memang mendengar keluhan warga perihal adanya politisasi atau intimidasi melalui PKH.
“Ada isu-isu didengar tapi tidak ada bukti yang menguatkan. Ada dulu yang bilang di sebelah sana, diancam begitu, tapi pas saya ke sana buktinya tidak ada, sehingga tidak bisa diproses,” kata Irfan.
Bahkan kata dia, pernah terjadi dekat rumahnya. Namun lagi-lagi bukti politisasi itu tidak ada sehingga dirinya tidak bisa melanjutkan prosesnya.
“Saya bilang kalau memang ada intimidasi seperti itu maka berikan bukti. Yang susah ini karena masyarakat tidak bisa membuktikan. Pernah ada di depan rumah saya, saya ajak ngobrol tapi tidak mau bicara. Saya bilang mana buktinya, karena itu semua harus ada bukti. Kalau melapor harus ada bukti karena begitu prosesnya,” jelas Irfan lagi.
Pihaknya kini terus melakukan edukasi politik di Pulau Kulambing untuk meminimalkan kampanye hitam di desanya.
Pada kesempatan itu, Anir menyampaikan program unggulan untuk kesejahteraan rumah tangga.
“Syarat kalau mau ki terima program Rp10 Juta per KK, ya harus kasih duduk Anir-Lutfi, karena ini program kami. Jangan ki harap program ini ke calon lain karena beda programnya,” pungkasnya.
Selain kampanye di Pulau Kulambing, Anir dan tim juga mengunjungi Pulau Saugi untuk bersosialisasi. Di sela-sela tatap muka, paslon dengan tagline Pangkep Sejahtera ini menyerahkan Kartu Penerima Program Prioritas Nomor Urut 4 atau KP-4 kepada warga sebagai bentuk keseriusan Anir-Lutfi dalam merealisasikan program kerjanya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar