SULSELSATU.com, PINRANG – Anggota DPRD Sulsel, Azhar Arsyad menerima banyak keluhan dari konstituen di dapilnya soal kelangkaan pupuk.
Bahkan selama melakukan reses pada lima titik di Kabupaten Pinrang, rata-rata petani keluhkan pupuk untuk persawahan mereka.
“Selama saya reses semua warga di dapil mengeluh soal Pupuk. Hampir semua masyarakat di dapil mengeluh karena Sawah mereka butuh pupuk,” kata Azhar Arsyad, Jumat (12/2/2021).
Baca Juga : Puluhan Calon Ketua PKB se-Sulsel Persentase ke DPP Strategi Besarkan Partai Bila Terpilih
Menurut ketua fraksi PKB DPRD Sulsel itu, Pemerintah daerah dan Provinsi, dan Pemerintah Pusat seharusnya memperhatikan persoalan ini. Bahkan dia berjanji akan memperjuangakn dan menyampaikan kepada Dinas terkait saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD nantinya.
Dia juga mengatakan, keluhan soal pupuk juga dirasakan di daerah lain yang merupakan dapil anggota DPRD Sulsel fraksi PKB yang lain.
“Soal kelangkaan pupuk memang pemerintah harus membicarakan kebijakan distribusi serta solusi pembagian. Pupuk kimia perlu ditasi. Saya akan sampaikan saat rapat dengan Dinas terkait,” terangnya.
Baca Juga : Andre Tanta Dorong Pertemuan Warga dan Developer Soal Jalan Rusak di Pondok Husada
Adapun persoalan lain terkait aktivitas persawan warga tergangggu. Dimana pembangunan inftrastruktur irigasi menjadi persoalan dan menambah beban mereka.
“Kerusakan parah terjadi karena irigasi sekunder pada insfrastruktur pertanian. Hal ini dikeluhkan para petani,” ungkap Azhar.
Diketahui, adapun lima lokasi reses yakni. Titik Pertama Desa/Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang. Keduadi Desa/Kel Mattunru Tunrue Kecamatan Cempa.
Baca Juga : Yeni Rahman Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan saat Pengawasan di Dua SMA Makassar
Titik Ketiga di Desa/Kelurahan Mangki, Kecamatan Cempa. Titik Ke Empat di Desa/Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang. Dan titik Ke Limadi Desa/Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe.
Selain keluhan soal pupuk, Ketua DPW PKB Sulsel, ini juga menemukan adanya aspirasi masyarakat di dapilnya yakni Kabupaten Pinrang terkait kebijakan Pemda menerapkan pembatasan jam malam sangat berdampak bagi usaha kecil dan menengah.
“Persoalan lain juga adalah pembatasan jam malam. Banyak masyakat kecil keluhkan karena membunuh ekonomi kecil,” jelasnya.
Baca Juga : Pengawasan APBD di Buakana, Andre Tanta Tampung Aspirasi Soal Pendidikan
Oelh sebab itu, Azhar menyarankan agar Pemda bekerja Paralel. Dimana protokol kesehatan diperketat, namun memberikan leluasa kepada pelaku UMKM. Hal ini demi menjamin kebutuham mereka keseharian.
Dengam begitu, ia juga menyarankan agar Pemerintah setempat mengevaluasi ulang kebijakan yang diterapkan agar tidak merugikan pelaku UMKM di daerah tersebut.
“Saya sarankan pemerintah kerja paralel. Tapi membuka ruang ekonomi bergerak. Kalau tidak mati keduanya. Kebijakan protokol kesehatan boleh diperketat, tapi nasib rakyat kecil UMKM, ada jaminan usahnya agar tidak terganggu,” saran Azhar.
Baca Juga : Pengawasan di Tamalate, Cicu Dorong DPRD Makassar Segera Bentuk Perda Pengelolaan Sampah
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar