SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinas) menginisiasi rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan ketersediaan anggaran pembangunan Stadion Mattoanging.
Adapun unsur TAPD meliputi Bappelitbangda, BKAD, APIP yaitu inspektorat juga tim teknis dari Dinas PUTR. Rapat tersebut juga menghadirkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Kepala Dispora Sulsel Andi Arwin Azis mengatakan, berdasarkan informasi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ), lelang managemen kontruksi berada pada tahap pengumuman pemenang. Setelah itu, proses akan berlanjut pada penandatanganan kontrak.
Sementara pada tahapan tersebut, pihaknya berpedoman pada Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Pasal 52 ayat 2 dalam aturan itu menegaskan bahwa PPK dilarang melakukan penandatanganan kontrak apabila anggarannya tidak tersedia dalam APBD.
“Makanya ini penting untuk kita lakukan pertemuan. TAPD sudah menampung harapan Dispora, selanjutnya TAPD melaporkan hasil pertemuan tadi ke Plt gubernur Sulsel untuk kemudian mengambil langkah konkrit,” ujar Arwin Azis ditemui usai rapat di Kantor Gubernur, Senin (19/4/2021).
Arwin menuturkan, pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Stadion Mattoanging menggunakan skema pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hanya saja, belakangan pihaknya mendapat informasi kerjasama tersebut masih sebatas MoU antara PT SMI dengan Pemprov Sulsel.
“Sehingga ini perlu diperjelas, makanya TAPD meminta waktu untuk melakukan konsultasi dan melaporkan hasil pertemuan ke pimpinan untuk mendengarkan kebijakan pimpinan terkait kelanjutan proses pinjaman daerah tersebut,” ucapnya.
Pihaknya juga sekaligus mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada BKAD selaku bendahara umum daerah sebagai syarat sebelum menandatangani kontrak.
“Kami Dispora tinggal menunggu kapan waktunya untuk kami mendapatkan kepastian seperti apa skema tersebut berjalan. Sehingga itu menjadi pedomann kami untuk melangkah selanjutnya,” tutur Arwin.
Lebih jauh, Arwin menegaskan, pada prinsipnya Dispora melaksanakan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun pihaknya tak ingin gegabah melaksanakan kegiatan agar tak bermasalah di kemudian hari.
“Makanya kita mau pastikan ini pinjaman apakah sudah berjalan, sudah disetujui, sudah berkontrak antara SMI dan Pemprov. Selanjutnya uang itu tinggal ditransfer atau tidak. Karena Dispora tidak mengetahui itu, yang kami tahu hanya yang ada di DPA,” tandasnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar