SULSELSATU.com, MAKASSAR – Panitia Khusus Ranperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026 melaksanakan rapat terbatas bersama tim ahli dan sejumlah instansi terkait.
Wakil Ketua Pansus Ranperda RPJMD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan pembahasan RPJMD masih sebatas ekspos.
“RPJMD ini masih ekspos, berikutnya jawaban pemerintah kota atas tanggapan ahli, jawaban ahli atas tanggapan pemerintah kota dan kami akan memanggil koalisi organisasi non pemerintah (NGO) sebagai partisipan terhadap arah pembangunan,” kata Wahab, Senin (2/8/2021).
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Selain itu, kata Wahab hal yang paling krusial dalam pembahasan tersebut seluruh pihak terkait hendak membahas kajian secara teknis. Sementara di ekspos ini baru membahas secara umum.
“Baru bicara dokumen, belum kepada norma dan kaidah hal paling substansi tadi adalah norma dan kaidah pakemnya saya balik tadi, saya tuntaskan dokumen pendukungnya baru kita bicara norma dan kaidahnya,” tutur legislator Golkar ini.
Meski pembahasan baru berada di fase awal, namun Ketua komisi D DPRD Kota Makassar ini yakin bahwa Ranperda RPJMD ini tidak lewat dari batas waktu. Terlebih, APBD Perubahan sendiri bakal masuk pada bulan September mendatang.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Tidak lah, semua punya batasan toleransi, semua punya batasan tentatif secara waktu tapi ada toleransi karena keadaan sekarang ini bayangkan saja rapat tidak boleh lewat dari jam 4, apalagi PPKM level IV sekarang kan,” ujarnya.
“Optimis lah, selesai tepat waktu, sedikit ji pasalnya yang berat itu dokumen pendukungnya karena antara norma kaidah harus berkesesuaian dengan dokumen pendukung karena itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisah begitu bunyi pasalnya. Doakan saja,” pungkasnya.
Sementara, Anggota Pansus RPJMD Kota Makassar, Abdi Asmara menambahkan RPJMD kali ini merupakan kontrak politik Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Abdi menekankan, seluruh visi misi Danny-Fatma harus termaktub dalam RPJMD ini.
“Tentunya harapan kami karena masa jabatan Pak Danny ini kurang lebih tiga tahun, harapan besar kami semua janji politik itu tertuang dalam RPJMD ini. Jangan lah lagi setelah dua tahun baru ada perubahan. Kami mau Bappeda tim yang menyusun efektif dalam menyusun ini termaktub semua apa yang dijanjikan sama masyarakat adalah dihimpun di situ,” kata Abdi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar