SULSELSATU.com, MAKASSAR – Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi perihal isu anggaran pemeliharaan rumah jabatan (rujab) pimpinan yang nilainya mencapai Rp 177 Miliar.
Kepala Biro Umum Setda Sulsel, Idham Kadir mengakui, bahwa Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2021 pada Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp 177 Miliar lebih.
Anggaran itu mencakup beberapa hal, seperti tunjangan pegawai, perlengkapan kantor, kerumahtanggaan, dan lainnya.
“Mengenai pemberitaan anggaran untuk membiayai kebutuhan dan pemeliharaan tiga rumah jabatan (rujab) yaitu Rujab Gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah provinsi (Sekprov) yang nilainya Rp 177 Miliar itu tidak benar. Anggaran itu keseluruhan dari RKA-P 2021 di Biro Umum, jadi bukan hanya untuk Rumah Jabatan,” tegas Idham, Kamis (16/9/2021).
Dia merincikan beberapa item yang termasuk dalam RKA-P 2021 pada Biro Umum, diantaranya administrasi keuangan perangkat daerah berupa gaji dan tunjangan serta TPP untuk 501 pegawai setda sebesar Rp 87 Miliar; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah berupa penatausahaan barang milik daerah senilai Rp 193 Juta; administrasi umum perangkat daerah berupa peralatan perlengkapan kantor, penerimaan tamu dan SPPD sebesar Rp 34 Miliar;
“Untuk anggaran administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa gaji tunjangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp 6 Miliar; sementara fasilitasi ke rumahtanggaan sekretariat daerah berupa kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan setda sebesar Rp 12 Miliar,” bebernya.
Sementara untuk fasilitas rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekprov, Idham menegaskan anggaran yang diusulkan sebesar 12 miliar.
“jadi untuk anggaran fasilitasi kerumahtanggaan (Rujab) Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekprov itu bukan Rp 177 Miliar seperti yang diisukan, yang benar itu Rp 12 Miliar,” pungkasnya.
Ia mengaku anggaran fasilitas Rumah Jabatan Gubernur mengalami penurunan.
“Anggaran fasilitasi kerumahtanggaan itu pun juga sudah mengalami penurunan dari anggaran pokok sekitar Rp 2 Miliar. Dimana anggaran awalnya Rp 15 Miliar menjadi sekitar Rp 12 Miliar,” tambahnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar