Logo Sulselsatu

Pengamat Minta KPK Usut Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi NA: Diduga Sejumlah Kepala Daerah Ikut Terlibat

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Rabu, 17 November 2021 17:06

Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Makassar, Bastian Lubis (Sulselatu / Jahir Majid)
Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Makassar, Bastian Lubis (Sulselatu / Jahir Majid)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Makassar, Bastian Lubis meminta kepada Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut keterlibatan pihak lain dalam Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nonaktifkan Nurdin Abdullah (NA).

Bastian menduga ada keterlibatan sejumlah kepala daerah di Sulsel dalam kasus tersebut. Dia mengatakan sejumlah kepala daerah yang pernah menerima hibah bantuan keuangan di masa kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai gubernur sulsel diduga terlibat dalam kasus tersebut atau menerima uang fee proyek dari rekanan.

“Namun yang harus juga diperiksa adalah, seluruh kepala daerah di Sulsel yang mendapat hibah, karena dua daerah itu sama kasusnya, di Bulukumba dan di Sinjai di duga ada bagi-bagi fee kepada kepala daerah yang menerima hibah itu” ucap Bastian Lubis, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga : KPK Rekomendasikan Penyelamatan 7 Aset Negara di Makassar

Dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Korupsi Nurdin Abdullah, merujuk pada dua sampel proyek pembangunan di Kabupaten Bulukumba dan di Kabupaten Sinjai.

Sponsored by MGID

Proyek tersebut yakni, peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp 28,9 miliar.

Ada pula pembangunan jalan pedisterian dan penerangan jalan kawasan wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp 20,8 miliar.

Baca Juga : VIDEO: Pengunjukrasa Kecam Vonis Bebas 5 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Bosalia Jeneponto

Selanjutnya, rehabilitasi jalan parkiran 1 dan pembangunan jalan parkiran 2 kawasan wisata bira (Bantuan Keuangan Prov. Sul-Sel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp7,1 miliar.

Eks auditor ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Bastian Lubis mengatakan, Proyek itu dikerjakan oleh Agung Sucipto (AS), salah satu tersangka, selaku Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Kontraktor) yang memberikan suap kepada Nurdin Abdullah.

Proyek itu kemudian dikerjakan melalui dana hibah yang diserahkan oleh Pemprov Sulsel kepada Kepala daerah di Sulsel yang dimana bantuan anggaran tersebut tidak tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga : Pengunjukrasa Kecam Vonis Bebas 5 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Bosalia Jeneponto

“Jadi seluruh kepala daerah yang mendapat hibah bantuan keuangan kemarin harus di periksa karena sudah dua daerah yang terbukti. Kenapa? karena anggaran hibah keuangan masuk ke APBD mereka, oknum kontraktor itu dari NA, ” jelasnya.

Bastian Lubis menyarankan KPK untuk melakukan penyidikan secara objektif terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi NA.

Baginya, keterlibatan pihak lain dalam kasus NA bisa dilihat jika KPK melakukan audit pada aliran dana hibah yang diberikan kepada daerah daerah di Sulsel.

Baca Juga : Pengunjukrasa Kecam Vonis Bebas 5 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Bosalia Jeneponto

sebenarnya kalau ditelusuri dengan audit itu ada, karena uangnya jelas, aliran dana jelas dari bantuan provinsi masuk ke kabupaten yang di kabupaten juga tidak ada RPJMD nya dengan kontraktor yang sama.” bebernya

Bastian menambahkan ada kekeliruan dari KPK jika hanya menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Untuk itu, Bastian meminta tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada para kepala daerah di sulsel dalam kasus tersebut.

Baca Juga : Pengunjukrasa Kecam Vonis Bebas 5 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Bosalia Jeneponto

“Jadi saya lihat Kpk ini hanya menembak satu objek saja, harusnya di habisi semua ini kepala daerah, saya lihat seluruh kepala daerah yang mendapat hibah di masa kepemimpinan NA kena tindak korupsi” pungkasnya

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Makassar30 November 2021 08:07
Wali kota Danny Tanggung Biaya Pengobatan Kedua Mahasiswa Korban Pertikaian
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota, Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) menjenguk kedua korban pertikaian mahasiswa asal kabupaten Lu...
Makassar30 November 2021 00:04
Saksikan Penyerahan DIPA Oleh Jokowi, Danny Harap Antisipasi Penanganan Covid-19 Gelombang III
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) menyaksikan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA...
Breaking News29 November 2021 23:25
Terbukti Bersalah, Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah terbukti bersalah oleh Majelis Hakim. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim...
Sponsored by MGID
Makassar29 November 2021 23:07
Plt Gubernur Sulsel Hadiri Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan DD Tahun 2022
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengikuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Da...