Logo Sulselsatu

Kisruh Penundaan Pemilu 2024, Ini Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani

Asrul
Asrul

Selasa, 15 Maret 2022 18:36

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (INT)
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (INT)

SULSELSATU.com – Ketua DPR RI sekaligus salah satu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan bahwa dirinya menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurut Puan, Pemilu 2024 sudah disepakati DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan,” kata Puan selepas lawatannya ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dilansir Kompas.com, Selasa (15/3/2022).

Baca Juga : DPD RI Buka Opsi Perbaikan Sistem Pemilu, Termasuk E-Voting

Ia menyinggung bahwa lembaga-lembaga negara yang berwenang sudah memutuskan tanggal berlangsungnya pemilu.

“Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Itu,” tegas Puan.

Sebelumnya, penolakan terhadap wacana penundaan pemilu juga diungkapkan sejumlah pejabat teras PDI-P.

Baca Juga : Putusan MK Hapus Format Pemilu Serentak, Pengamat Unhas: Koreksi atas Beban Demokrasi yang Terlalu Berat

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahkan menyindir menteri yang tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang dianggap menolak penundaan pemilu, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

”Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena seorang pembantu Presiden harus fokus pada tugasnya dan sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (14/3/2022).

Adapun wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Baca Juga : Fahri Bachmid: Putusan MK Soal Pemilu Pisah, Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi Opsi Konstitusional

Sementara, partai lainnya yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu.

Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News03 Februari 2026 17:09
Program Leadership Enhancement, SPJM Matangkan Kompetensi untuk Keunggulan Layanan dan Bisnis
PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) sebagai salah satu subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang Marine, Equipment, Port Services...
Sulsel03 Februari 2026 08:13
Rakornas 2026 di Bogor, Wali Kota Tasming Hamid Dukung Sinergi Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
SULSELSATU.com, BOGOR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan ...
Video02 Februari 2026 23:12
VIDEO: Pantai Bali Penuh Sampah, Prabowo Tegur Kepala Daerah
SULSELSATU.com – Presiden Prabowo Subianto menyindir Gubernur Bali I Wayan Koster terkait kondisi pantai di Bali yang kotor oleh sampah. Menurut...
Video02 Februari 2026 21:42
VIDEO: Presiden Prabowo Resmi Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026
SULSELSATU.com – Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC, Bogor, Senin (2/2/2026). Rakornas in...