SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Hotel Claro, Jumat (25/3/2022).
Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmi Budiman mengatakan, ada program yang digagas dengan merujuk pada empat isu. Yakni produktivitas, kesejahteraan, belanja tranformasi digital, dan infrastruktur yang dibahas dalam Musrenbang ini.
“Terkait gambaran anggarannya sama dengan tahun ini (2022). Kami sudah memetakan untuk belanja. Sudah diberi porsi,” kata Helmi Budiman.
Dia menjelaskan, ada 2.561 usulan yang dihimpun dari kegiatan musrenbang di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Hanya saja, tawaran tersebut lebih banyak ke kecamatan sebesar 1.611 usulan. Usulan itu terbagi dua yakni terkait usulan dana sektoral (OPD) dan dana kelurahan.
Alokasi dana kelurahan 2023 menarik dalam proyeksi RKPD 2023. Pasalnya, ada penambahan sekira Rp400 juta setiap kelurahan dari awal hanya Rp100 juta yang diakomodir di APBD. Tahun depan APBD Kota Makassar diprediksi Rp4,3 miliar.
“Rinciannya itu, sebanyak 69 persen atau Rp3,3 triliun belanja operasi, 29 persen atau Rp1 triliun belanja modal dan dua persen atau Rp 50 miliar belanja tak terduga (BTT),” bebernya.
Khusus alokasi OPD, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar itu, Dinas Pendidikan mendapat jatah sebesar 20,17 persen, disusul Dinas Kesehatan 13,76 persen, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar