Logo Sulselsatu

KPK Surati Kadis PU Jeneponto, Ada Apa?

Dedy
Dedy

Rabu, 11 Mei 2022 16:07

Ilustrasi (Int)
Ilustrasi (Int)

SULSELSATU.com, Jeneponto – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat undangan diskusi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Undangan diskusi tersebut tertuang dalam nomor UND/667/LIT.05/10-15/04/2022. Surat tersebut diterbitkan pada 26 April 2022 lalu.

Dalam surat tersebut, KPK akan melakukan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai pasal 6 huruf c dan pasal 9 undangan-undang nomor 19 tahun 2019.

“Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi,” isi surat KPK yang dikutip wartawan, Rabu (11/5/2022).

Selain itu, Direktorat Monitoring KPK melaksanakan kajian mitigasi risiko korupsi pada bantuan pemerintah (Banper) di Kementerian/Lembaga dengan program bantuan pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) .

Dari hasil kajian tersebut, maka pihak KPK meminta sejumlah data terkait proyek dinas PUPR Jeneponto yang sudah dikerjakan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendalami pelaksanaan program bantuan pemerintah tersebut di daerah, kami mengundang saudara untuk hadir pada diskusi tentang Banper
KemenPUPR yang akan dilaksanakan secara daring pada Senin, 23 Mei 2022,” pungkasnya.

Berikut permintaan data dari pihak KPK kepada dinas PUPR Jeneponto:

1. Daftar program bantuan pemerintah dari Kementerian PUPR yang ada di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2022.

2. Daftar program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto yang memiliki bentuk program yang sama dengan program bantuan pemerintah dari Kementerian PUPR.

3. Data penerima bantuan pemerintah Kementerian PUPR di Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:
a. SANIMAS Tahun 2019-2022;
b. PAMSIMAS Tahun 2019-2022;
c. PISEW Tahun 2019-2022;
d. KOTAKU Tahun 2019-2022;
e. BSPS Tahun 2019-2022;
f. P3TGAI Tahun 2019-2022; dan
g. Jembatan Gantung Tahun 2019-2022 .

4. Contoh proposal permohonan bantuan pemerintah dari calon penerima bantuan untuk program-program bantuan pemerintah di Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:
a. SANIMAS
b. PAMSIMAS
c. PISEW
d. KOTAKU
e. BSPS
f. P3TGAI; dan
g. Jembatan Gantung.

Penulis: Dedi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Hukum05 November 2026 23:08
Dikawal LBH Anak Rakyat, Santunan Rp150 Juta Ahli Waris Awak Kapal Tuntas Dibayar
SULSELSATU, MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Rakyat sukses mengawal pemenuhan santunan sebesar Rp150 juta kepada ahli waris almarhum ...
Politik05 November 2026 21:18
Bedah Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati, PKB Rumuskan Sosialisme ala Indonesia
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengkaji konsep sosialisme Islam sebagai salah satu gagasan untuk membangun sistem ...
Bisnis05 November 2026 19:45
Kalla Transport & Logistics Raih Tiga Penghargaan Toyota
Kalla Transport & Logistics meraih tiga penghargaan dalam ajang Facing Depot Annual Meeting & Logistic Partner Annual Meeting 2026 yang disele...
Ekonomi05 November 2026 19:01
OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah untuk memperkuat pembiayaan sektor riil, termasuk kebutuhan usaha dan r...