SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel Fraksi NasDem Rezki Mulfiati menyerap aspirasi warga dalam agenda reses dan temu konstituen bertempat di Jalan Bontomanai, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.
Politisi Partai NasDem ini menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Terutama soal bantuan sosial dan persoalan Infrastrtuktur di Dapilnya.
Tak hanya itu, dia juga menerima keluhan dari orang tua murid soal pendaftaran sekolah dalam sistem zonasi.
Baca Juga : Gelar Silaturahmi, Rezki Mulfiati Lutfi Langsung Penuhi Permintaan Waga Tallo
Muslimin salah satu tokoh masyarakat yang juga Ketua RT di Jalan Bontomanai, Kelurahan Bira mengungkapkan banyak keluhan warga soal warga parit di wilayah itu yang tidak berfungsi normal yang mengakibatkan sering terjadi banjir di daerah tersebut.
“Saya sudah usulkan ke Kota Makassar (Pemkot) tapi dilempar ke provinsi. Kalau hujan rumah di sini sering banjir, susah juga RT. Mudah-mudahan ibu bisa membantu memfasilitasi ini,” kata Muslimin dengan penuh harap.
Kiki sapaan akrab Rezki mengatakan keluhan masyarakat soal kondisi parit juga disampaikan oleh warga di Jalan Mula Baru, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea. Dimana dalam reses di lokasi itu warga menyampaikan soal kondisi infrastruktur di wilayah itu.
Baca Juga : Silaturahmi Dengan Warga Rappocini, Rezki Mulfiati Lutfi Usung Program Makassar Nyaman
Ia mengaku aspirasi masyarakat soal infrastruktur ini akan dibahas di fraksi dan akan berkoordinasi dengan anggota fraksi NasDem di Kota Makassar jika itu menjadi kewenangan pemerintah kota Makassar.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga mempertanyakan soal mereka yang tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Dia menjelaskan dalam penentuan penerima bantuan sosial ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.
Baca Juga : Jaga Kebersamaan dan Semangat Warga, Rezki Mulfiati Lutfi Ikut Senam Sehati
Salah satunya yakni Data Terpadu Keserasian Sosial (DTKS) yang menjadi dasar pemberian bantuan. Sehingga dia meminta masyarakat untuk menyesuaikan data KTP dan KK sesuai dengan pekerjaannya agar bisa menerima bantuan.
“Saya minta maaf, kalau kerja buruh harian harus ditulis buruh harian kalau ditulis swasta maka akan gugur,” kata Kiki memberikan saran.
“Setelah kita masuk di DTKS tidak serta merta terima bantuan. Karena data dikirim ke pemerintah pusat akan diseleksi dan turun ke provinsi kemudian kabupaten kota kemudian di survei di rumah dan di foto,” ujarnya.
Baca Juga : Odhika Kerahkan Loyalisnya Menangkan Seto-Rezki di Pilwalkot Makassar
Sementara soal keluhan warga soal sekolah dengan sistem zonasi, kata dia orang tua harus memberikan pemahaman kepada para peserta didik bahwa semua sekolah itu sama.
“Soal sekolah biasa anak hanya milih satu sekolah saja di formulir. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan pengertian semua sekolah itu sama,” tambahnya.
“Tahun lalu saya terima keluhan dari orang tua, saya tanya apa sekolah lain yang dia pilih katanya tidak ada. Semua sekolah itu sama. Ini hanya persoalan zonasi,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar