SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman merespon serius ancaman DPRD Sulsel untuk menggunakan hak interpelasi bila masih ngotot mewajibkan vaksin booster bagi keluarga ASN menjadi syarat pencairan TPP.
Melalui Kepala BKD Sulsel Imran Jausi menegaskan, bahwa keterlambatan tambahan penghasilan pegawai alias TPP pada ASN Pemprov Sulsel dikarenakan membutuhkan penyesuaian dengan sistem baru.
“Jadi keterlambatan pencairan TPP itu dikarenakan faktor adanya penyesuaian dengan sistem baru. Jadi ASN masih menyesuaikan dengan sistem yang baru,” kata Imran, Jumat (17/6/2022).
Baca Juga : Warga Bara Baraya Timur Minta Kanal Segera Dinormalisasi
Adapun perubahan sistem baru, diantaranya perubahan aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku.
“Selain itu, adanya sistem baru, dimana secara berkala, harus dilaporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Laporan kinerja secara elektronik atau E-Lapkin,” jelasnya.
Mengenai syarat pemenuhan vaksin booster, kata Imran Jausi, bahwa itu bersifat imbauan.
Baca Juga : Pengawasan di Biringkanaya, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan Bagi Konstituen PKB
“Sebagai Aparatur Sipil Negara, kita tentu wajib menjadi contoh bagi masyarakat. Pemerintah menghimbau warga untuk vaksin, jadi kita dari Pemerintahan perlu menjadi contoh bagi masyarakat tentang kepatuhan dalam percepatan vaksinasi Covid-19. Namun itu tidak wajib, jika tidak bisa vaksin, bbisa melampirkan surat keterangan dokter. Jadi tidak benar, jika karena vaksin itu TPP lambat cair, padahal itu karena sistem baru,” tuturnya.
“Jadi perlu penyesuaian dengan sistem baru. Karena ada keterlambatan pada proses penginputan dan verifikasi. Sampai saat ini, sudah 19 OPD yang telah cair TPP April, dan sementara proses untuk TPP bulan Mei,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle meminta Gubernur Andi Sudirman untuk tidak memaksakan kehendaknya mewajibkan keluarga ASN vaksin booster sebagai syarat pencairan TPP.
Baca Juga : Turun Pengawasan di Kecamatan Wajo, Andre Terima Keluhan Kanal Dangkal
“Pak gubernur saya kira musti memperhatikan itu, karna suara dari bawah yang diterima DPRD. Seorang pemimpin yang bijak itu dia musti responsif terhadap situasi yang ada, tidak boleh kaku terhadap kebijakan, apalagi kebijakan yang diambil pak gubernur ini menurut saya semangatnya bisa kita pahami,” jelas Selle yang juga politisi Partai Demokrat itu.
Selle bahkan mengatakan, DPRD Sulsel tak ragu untuk menggunakan hak intervelasi bila saja Andi Sudirman tidak mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Jangan sampai DPRD mempergunakan dia punya hak, bisa hak bertanya, hak interpelasi kan macam-macam,” demikian Selle.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar