SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri silaturahmi dan Kunjungan Kerja Tim Pembina Samsat Nasional ke Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (18/8/2022).
Kegiatan dalam rangka upaya peningkatan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, PKB dan SWDKLLJ, dihadiri langsung Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana, serta Tim Pembina Samsat Nasional.
Kegiatan ini juga digelar sebagai bentuk sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang Samsat Nasional.
Baca Juga : Program Mudik Gratis Sulsel 2026 Pelindo Dapat Apresiasi Pemprov Sulsel
Abdul Hayat menyampaikan pentingnya sosialisasi undang-undang ini untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah, dan juga untuk mendukung perekonomian di Sulsel.
“Tentu dengan Undang-undang ini kita bisa lebih percaya diri lagi untuk meningkatkan kemandirian daerah dan percepatan pembangunan yang ada di daerah. Kita tidak ingin ini seremonial dengan paparan, dengan narasumber saja. Kita ingin ada outcomenya,” jelasnya.
Abdul Hayat pun meminta kepada para kepala daerah bupati dan walikota di Sulsel untuk dapat menindaklanjuti dengan cepat hasil dari pertemuan dan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari roadshow Tim Pembina Samsat Nasional di provinsi-provinsi tertentu yang menjadi pilihan di Indonesia, dalam rangka persiapan kegiatan Rakernis tingkat nasional di Bali pada tanggal 23 Agustus mendatang.
Adapun materi yang diangkat, yakni Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Melalui Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
“Dari catatan yang kita peroleh, rata-rata (pajak kendaraan) tingkat nasional baru mencapai 40 persen lebih kurang. Artinya, masih banyak potensi di daerah yang kalau ini masyarakat ikut berperan serta aktif, negara, daerah, masyarakat punya kesempatan untuk membantu membangun, kan nilainya cukup besar,” ungkapnya.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
Seperti di Sulsel, lanjut Irjen Pol Firman, pajak kendaraan bermotor terealisasi sebesar kurang lebih 40 persen sekian dari pajak keseluruhan yang ada di daerah.
“Oleh karena itu, kehadiran kami di sini untuk meningkatkan (realisasi pajak kendaraan bermotor) itu,” tegasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar