SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Rudianto Lallo menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD, Selasa (21/11/2023).
Rapat Paripurna Keenam Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2023/2024 DPRD Kota Makassar dibuka langsung Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo.
“Perlu saya sampaikan bahawa rancangan KUA dan PPAS APBD 2024 kita akan mulai di Badan Anggran DPRD Kota Makassar bersama SKPD yang hasilnya disepakati bahwa KUA-PPAS APBD 2024 akan dimintakan persetujuan hari ini,” ujar Rudianto Lallo.
Baca Juga : Sosialisasi Empat Pilar, Rudianto Lallo Ajak Masyarakat Lawan Perpecahan dan Berita Hoax
Selanjutnya, Ketua DPRD mempersilahkan kepada juru bicara tetap Badan anggaran Hasanuddin Leo untuk membacakan surat masuk penyampaian Badan Anggaran KUA dan PPAS APBD 2024.
Setidaknya ada 19 rekomendasi yang dibacakan oleh Hasanuddin Leo untuk menjadi perhatian Pemkot Makassar kedepannya.
“KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Makassar,” ucap Hasanuddin Leo.
Lanjutnya, DPRD Kota Makassar mengusulkan kepada rapat dewan agar nota kesepakatan kebijakan umum APBD 2024 untuk disepakati mejadi nota kesepakan antara DPRD Kota Makssar bersama Wali Kota Makassar
Hasil Pembahasan KUA-PPAS APBD 2024 disebutkan oleh Hasanuddin Leo yaitu :
1. Meminta kepada Kepala Badan Kesbangpol segera merealisasikan terkait kenaikan dana bantuan partai politik sesuai surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga : Reses di Makassar, Rudianto Lallo Siapkan Program Bedah Rumah, Beasiswa Hingga Bantuan Hukum
2. Meminta agar segera dibuatkan Perwali terkait dana bantuan partai politik dalam peraturan Wali Kota Makassar terkait perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar dan peraturan Wali Kota Makassar terkait pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Makassar.
3. Meminta kepada TAPD agar dapat menyiapkan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan pemakaman.
4. Perlu kehati-hatian Bappeda dalam menetapkan program yang diajukan oleh SKPD agar program/kegiatan yang ditetapkan dan dianggarkan dalam terlaksana dengan baik.
Baca Juga : Reses di BNNP Sulsel, Anggota DPR RI Rudianto Lallo Minta Fokus Kejar Pengedar dan Bandar Narkoba
5. Meminta kepada OPD dapat membelanjakan anggaran Tahun Anggaran 2024 taat asas tidak melanggar hukum dan memegang teguh prinsip akuntabel.
6. Meminta kepada OPD agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan program serta pertanggungjawaban.
7. Meminta kepada TAPD agar besaran nilai tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN dikembalikan seperti semula atau dibayarkan full tanpa adanya pemotongan dan segera dibayarkan.
8. Menaikkan gaji Laskar Pelangi yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
9. Seluruh yang menyangkut kesejahteraan gaji dan tunjangan ASN dan Laskar Pelangi kota Makassar untuk menjadi skala prioritas untuk segera dibayarkan.
10. Dinas Pemadam Kebakaran, perlu diberikan pelatihan dan pengembangan SDM yang bekerja langsung di lapangan.
11. Meminta kepada TAPD agar mengalokasikan anggaran untuk Pemilu Raya (RT/RW) dan tetap kembali secara manual.
12. Meminta kepada TAPD mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan RT/RW, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, puskesmas dan balai kampung KB.
13. Insentif RT/RW tetap RP 1 juta karena masih banyak perbaikan.
14. Terkait dana hibah agar betul-betul terukur dan jelas serta tidak dipolitisasi.
15. Terkait Laskar Pelangi yang sudah masuk PPPK sekitar 700 orang agar anggarannya dirasionalisasi.
16. Terkait dana kelurahan agar tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya politis.
17. Memperhatikan OPD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam layanan administrasi kependudukan yang sama sekali tidak bisa beroperasi apabila terkena pemadaman listrik. Oleh karenanya dapat diprioritaskan untuk dialokasikan anggaran pengadaan genset pada Disdukcapil Kota Makassar.
18. Pembangunan sekolah agar diregruping karena banyaknya kekosongan ruang kelas.
19. Meminta TAPD mengalokasikan anggaran ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk kegiatan pemberian makanan tambahan bagi seluruh Posyandu yang ada di Kota Makassar.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar