SULSELSATU.com, Luwu Timur – Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin, memimpin rombongan dalam kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Jumat (12/7/2024).
Rombongan yang terdiri dari 9 orang ini terbagi menjadi dua kelompok Panitia Khusus (Pansus). Kelompok pertama, Pansus Pesantren, mengunjungi Kemenag RI dan terdiri dari Wakil Ketua II, Usman Sadik, Suardi Ismail, Rahman Sanusi, Aris Situmorang, dan Tugiat.
Sementara itu, Pansus Disabilitas yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Aripin, mengunjungi Kemenaker RI. Anggota Pansus Disabilitas termasuk Alpian, Abduh, Efraim, dan Ramna Minggus.
Baca Juga : Proaktif Dalam Pelayanan Haji, BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025
Aripin menjelaskan bahwa kunjungan ke Kemenaker RI bertujuan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
“Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak,” ucapnya.
Pansus Disabilitas merasa penting untuk mengkaji dan mendorong penerapan undang-undang ini dalam peraturan daerah di Luwu Timur. Aripin merinci bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) dari undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan setidaknya 2% penyandang disabilitas dari total pegawai, sedangkan sektor swasta harus mempekerjakan 1%.
Baca Juga : Ketua DPRD Luwu Timur Hadiri Pembukaan Kejuaraan Tenis Kapolres Cup III
“Di Luwu Timur, terdapat sekitar 3.000 penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan perlakuan adil dalam pekerjaan di perusahaan,” ujar Aripin.
Ia juga menambahkan bahwa dengan Luwu Timur yang saat ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), akan ada peningkatan perhatian dari sektor swasta. Selain itu, Aripin menekankan perlunya penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang ini.
“Kami perlu mengetahui sanksi apa yang dapat diterapkan sehingga dapat ditindaklanjuti dalam peraturan daerah yang sedang kami susun,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar