SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimalkan pengamanan aset daerah. KPK mendorong agar sertifikasi tanah dan bangunan milik daerah dapat diakselerasi pelaksanaannya.
Tahun ini, agenda pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu agenda prioritas dalam mencegah korupsi di daerah.
Direktur Wilayah IV KPK Ely Kusumastuti menyampaikan, sejumlah permasalahan masih sering ditemui pengamanan legalisasi BMD di daerah. Hal tersebut jika tidak diatasi secara cepat, dapat berdampak pada hilangnya fungsi dan manfaat BMD itu sendiri.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
“Masalah itu seperti kurang lengkapnya ketersediaan dokumen pendukung, penguasaan aset oleh pihak lain, anggaran yang terbatas untuk proses legalisasi. Ini tantangan kita bersama untuk bagaimana mengupayakan percepatan sertifikasi tanah dan bangunan pemda kedepannya,” tegas Ely dalam keterangan resmi.
Menurut Ely, banyak tanah dan bangunan pemda yang tidak memiliki data atau dokumentasi yang lengkap dan akurat sehingga menyulitkan proses verifikasi.
Tanah dan bangunan sering kali mengalami tumpang tindih klaim kepemilikan, sehingga memerlukan penyelesaian hukum yang rumit dan memakan waktu.
Baca Juga : Bupati Takalar Pastikan Tak Terlibat Korupsi, Siap Bantu KPK Ungkap Fakta
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi mendorong agar dilakukan upaya akselerasi legalisasi tanah dan bangunan.
Upaya tersebut mulai dari penelusuran dokumen sebagai dasar kepemilikan tanah dan bangunan milik Pemda, pemberian tanda kepemilikan pemda, penguasaan fisik, alokasi anggaran sertifikasi, dan kerja sama dengan kantor pertanahan setempat.
“Penelusuran dokumen adalah langkah awal yang krusial dalam proses sertifikasi tanah dan bangunan milik pemerintah daerah (pemda). Ini melibatkan pencarian dan verifikasi dokumen-dokumen historis yang membuktikan kepemilikan aset oleh pemda,” ujar Ely.
Baca Juga : KPK Ungkap Status Ridwan Kamil, Tersangka Atau Saksi?
Selain itu, perlu adanya kerjasama dengan Kantor Pertanahan setempat (Badan Pertanahan Nasional/BPN) dalam proses sertifikasi tanah dan bangunan milik pemda.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Tri Wibisono yang turut hadir dalam rakor menyatakan komitmen untuk mengawal penyelesaian permasalahan sertifikasi aset yang ada di Sulsel.
“Kita lihat dari data BPKAD Aset Pemprov Sulsel 426 aset belum terdaftar sertifikasinya, sementara itu aset Pemkab/Pemkot masih ada 17.054 lagi yang belum terdaftar. Ini komitmen kami selanjutnya agar sertifikasi dapat diurus hingga tuntas,” kata Tri.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Dana CSR BI, KPK Panggil 2 Anggota DPR RI
Strategi Percepatan Sertifikasi Aset
Tri kemudian menjabarkan strategi yang akan dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi aset.
Strategi tersebut mulai dari adanya penerbitan sertifikat berbasis elektronik sebagaimana tercantum dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Strategi lainnya, antara lain dengan membentuk tim bersama oleh masing-masing satuan kerja dengan Kantor Pertanahan dan memaksimalkan koordinasi, mengoptimalkan kegiatan inventarisasi tanah instansi pemerintah, serta sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dalam pelaksanaan pendaftaran aset pemerintah.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar