SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pakar Pemerintahan dan Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Aminuddin Ilmar meminta Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) panggil panitia jalan sehat HUT Sulsel yang mensyaratkan data pribadinya seperti KTP.
Prof Aminuddin mengungkapkan, kegiatan jalan sehat biasanya tidak terlalu ribet dan mengharuskan syarat KTP. Apalagi ditengah tahapan pilkada ini akan menimbulkan kecurigaan publik.
“Nah Bawaslu bisa memanggil itu pelaksana Panitia itu menjelaskan, yang semestinya tidak dilakukan dengan harus mengumpulkan KTP, biasanya registrasi daftar nama, alamat lalu diberikan nomor undian,” ucap Prof Aminuddin, Senin (14/10/2024).
Dia berharap agar Bawaslu Sulsel segera turun tangan untuk memastikan penggunaan KTP dalam registrasi jalan sehat. Apalagi ini sudah berkembang menjadi pertanyaan publik.
“Bawaslu harus bergerak dong, sebagai pengawas itu kan harus menjaga pilkada ini berjalan sesuai dengan aturan, jangan ada rambu-rambu dilanggar, kita menginginkan pemilihan pilkada ini berjalan fair,” jelasnya.
“Terkait dengan itu ini kan jadi ranah dari Bawaslu, jadi Bawaslu kan diberi amanah bagaimana agar pelaksanaan tahapan pemilihan itu berjalan dengan baik baik dan tidak melanggar rambu-rambu larangan,” tambah dia.
Menurutnya, tahapan kampanye pilkada seperti saat ini sebaiknya tidak melakukan gerakan yang menimbulkan kegaduhan. Sedangkan disisi lain banyak berharap agar pelaksanaan pilkada ini berjalan sukses.
“Kemudian kita berharap di Pemilukada ini tidak ada pihak yang memberi keuntungan kepada Paslon tertentu dan merugikan pasangan lainnnya. Itu kan sudah diatur dalam ketentuan khususnya pada pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, Walikota,” tandasnya.
Untuk diketahui, jalan sehat Hari Ulang Tahun (HUT) Sulsel ke 355 pecahkan Rekor dunia dengan peserta terbanyak 535.500 orang. Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan piagam dan medali kepada Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh saat Jalan Sehat HUT Sulsel yang dipusatkan di Monumen Mandala. Sabtu (13/10/2024).
Sebelumnya, Ketua Panitia HUT Sulsel Muhammad Arafah membantah Registrasi jalan sehat dengan syarat KTP dilakukan untuk kepentingan tertentu. “Nda (benar setor KTP dan KK) mungkin dia catat yang ikut karena ini kan rekor muri, untuk mencapai rekor muri itu mungkin harus meminta data-data siswa yang ikut,” jelasnya.
Arafah mengatakan, pendataan itu hanya dilakukan karena kegiatan jalan sehat ini akan diumumkan pemenang yang telah melakukan pengundian melalui sistem. Jadi nanti dikonfirmasi harus memiliki identitasnya.
“Nda, kalau mendaftar lewat link itu mengupload KTP-nya, karena nanti kalau di undi itu indentitas nya jelas. Jadi diundang nanti diambil hadiahnya di cabang diknas,” ucapnya.
“Tapi di sistem bukan bawa di lokasi. Tapi kalau di lokasi pada saat menang dikonfirmasi ya bisa tapi sistem kita ini kan pengundian nanti lewat sistem pengundian online,” pungkasnya. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar