SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sikap tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kinerja anak buahnya dipuji banyak pihak. Salah satunya oleh Pakar Hukum dan Tatanegara yang dikenal konsen terhadap pemberantasan korupsi yaitu Prof Mahfud MD.
Melalui akun X nya @mohmahfudmd, Mahfud mengunggah cuplikan video wawancara Amran soal sanksi yang diberikan kepada PNS Kementan yang terbukti menerima fee proyek pengadaan dari pengusaha.
“Bagus. Harus begitu, Pak Menteri. Di institusi Pemerintah harus tegas, tidak boleh ada paranoid solidarity (solidaritas kalap),” kata mantan Menko Polhukam itu, Sabtu (26/10/2024).
Baca Juga : Kementan Siapkan Wajo dan Sidrap untuk Pusat Peternakan Sapi Perah
Mahfud menjelaskan, solidaritas kalap adalah sikap selalu ingin melindungi teman sejawat agar institusi tak tercemar, sehingga kerap berujung pada banyaknya kasus yang ditutup-tutupi. Oleh karenanya, langkah Amran dinilai sangat tepat.
“Lanjut, Pak Mentan,” seru mantan Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) itu kepada tokoh nasional asal Sulawesi Selatan tersebut.
Mentan Amran diketahui telah mencopot tiga orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum menerima suap. Total suap yang diterima bawahannya itu bahkan mencapai Rp 10 Miliar.
Baca Juga : Produksi Beras Nasional 2025 Dipastikan Aman, Pemerintah Optimis Capai Target
“Saya langsung copot, bahkan dalam waktu dekat bisa saya pecat,” ujar Amran dalam keterangan beberapa waktu lalu.
Ketua IKA Unhas ini menegaskan, pencopotan dilakukan cepat bahkan dalam hitungan menit. Langkah ini dilakukan demi memperkuat komitmen Kementerian Pertanian dalam menjaga integritas dan membumi hanguskan praktif korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan semua orang.
“Tadi malam kami dapat laporan, kemudian hari ini kami panggil lalu dalam waktu 5 menit saya copot. Kenapa? Karena yang 3 orang ini sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar dan ini sudah berproses di penegak hukum,” katanya.
Baca Juga : Sulsel Terima Rp4,1 Triliun Pupuk Subsidi, Perkuat Posisi sebagai Lumbung Pangan Nasional
Amran memastikan, selama menjabat, tindakan korupsi atau pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bakal dibabat habis. Ia menegaskan, tak ada kompromi bagi pelaku yang melanggar hukum apalagi sampai merugikan kepentingan petani.
“Kami terus menjaga lembaga ini agar tidak terjadi pelanggaran,” tegas dia.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar