SULSELSATU.com, MAKASSAR – Enam bulan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh membawa gebrakan baru. Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel kini telah bertransformasi ke tata kelola pemerintahan digital, mulai dari administrasi hingga produk hukum.
Prof. Zudan langsung menginstruksikan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di semua level pemerintahan. Langkah ini menghapus penggunaan tanda tangan dan cap basah di lingkungan Pemprov Sulsel.
“Transformasi ini tidak hanya soal efisiensi, tapi juga percepatan pelayanan masyarakat,” kata Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, Rabu (4/12/2024).
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Sejak kebijakan ini diterapkan, jumlah akun TTE di Sulsel melonjak hampir 1.000 persen, dari 332 akun menjadi 3.021 akun.
“Kami bisa bekerja dari mana saja, bahkan di hari libur. Budaya kerja di Sulsel sudah berubah total,” tambah Andi Bakti.
Selain itu, sistem persuratan digital berbasis aplikasi *Srikandi* juga mendapat respons positif. Jumlah akun pengguna naik drastis dari 300-an menjadi 7.288 akun, dengan total transaksi surat digital mencapai 103.515 per November 2024.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
Langkah ini terbukti mempercepat layanan masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Asrul Sani, mengungkapkan, “Dulu, masyarakat harus menunggu berhari-hari untuk surat izin. Kini, hanya dalam hitungan menit hingga jam, semua selesai.”
Sektor pendidikan pun merasakan manfaat digitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, mencontohkan penggunaan TTE di sekolah.
“Untuk surat keterangan, kepala sekolah bisa tanda tangan di mana saja, kapan saja, tanpa proses yang berbelit,” jelasnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dukung Pengembangan Pelabuhan Pelindo
Transformasi ini juga menginspirasi kabupaten/kota di Sulsel untuk mengikuti jejak Pemprov Sulsel. “Banyak daerah sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk mempercepat reformasi layanan publik,” ujar Andi Bakti.
Dengan digitalisasi, Prof. Zudan menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi kunci akselerasi pembangunan.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, transparan, dan bebas korupsi,” pungkas Asrul Sani.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar