SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan hadir dalam acara nasional bertajuk Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi momen penting bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan.
Acara tersebut diawali dengan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan Kepala Kantor Wilayah dan pimpinan unit eselon I untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ajak Publik Pahami Fungsi Jaminan Fidusia
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Kementerian Hukum dan HAM di seluruh daerah.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu program strategis yang terus diperjuangkan.
Meskipun tidak mudah, ia menegaskan bahwa dengan sinergi dan komitmen seluruh elemen, tujuan ini bisa dicapai. Menurutnya, pencanangan ini merupakan wujud ikhtiar bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya.
Baca Juga : Perayaan Natal Oikumene 2026, Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong Semangat Kebersamaan dalam Pelayanan Publik
Selain fokus pada pembangunan Zona Integritas, Supratman juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital di lingkungan Kemenkum.
Peluncuran transformasi digital ini dinilai sebagai langkah awal dalam menghadirkan pelayanan berbasis teknologi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Supratman berharap, dengan digitalisasi, berbagai layanan seperti Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), dan Peraturan Perundang-undangan (PP) dapat dijalankan secara efektif dan efisien, khususnya layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Dia juga menambahkan bahwa digitalisasi pelayanan merupakan kunci utama dalam mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan profesional. Dengan layanan berbasis teknologi, potensi terjadinya kecurangan maupun penyalahgunaan wewenang akan diminimalkan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terus terjaga.
“Kalau transformasi digital ini bisa terwujud, maka tentu pencanangan wilayah bebas korupsi dari korupi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani akan otomatis berjalan. Yang pada intinya menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik di Kemenkum,” ujar Supratman.
Acara ini juga dimanfaatkan untuk mengumumkan Resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2025. Resolusi tersebut berfokus pada peningkatan kualitas birokrasi, regulasi yang berkeadilan, serta pelayanan publik yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Supratman berharap seluruh jajaran Kemenkum, baik di pusat maupun di daerah, dapat mengawal pelaksanaan resolusi ini dengan baik demi mewujudkan birokrasi yang benar-benar melayani rakyat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar