SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Gowa.
Hal itu disampaikan Adnan saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel bersama Bupati/Walikota serta Kepala Instansi Vertikal Se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, (10/01/2025).
“DBH kita baru terbayarkan hingga Mei 2024, sehingga masih ada tujuh bulan yang belum dibayarkan, sekitar Rp 7 miliar per bulan. Total ini menjadi beban yang belum terpenuhi, sementara tahun 2023 hanya terbayarkan sampai Agustus,” ungkap Adnan.
Menurutnya, keterlambatan ini berdampak signifikan karena DBH telah dianggarkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan. “DBH sudah kita hitung menjadi PAD dan diperhadapkan pada belanja daerah. Namun, saat belanja sudah selesai, dananya belum ada. Untungnya di Gowa, ini terkait belanja fisik, tetapi ada kabupaten yang terdampak langsung pada pembayaran gaji pegawai,” jelasnya.
Adnan menekankan pentingnya perhatian khusus dari Pemprov Sulsel untuk menyelesaikan masalah ini. Ia berharap keluhan kabupaten/kota dapat segera direspons dengan tindakan nyata.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, memastikan bahwa pihaknya sedang berupaya menyelesaikan permasalahan DBH. Ia meminta seluruh kabupaten/kota bersabar hingga dua minggu ke depan.
“Kami sudah memetakan kapasitas fiskal dan akan membagi DBH sesuai proporsi. Mungkin tidak bisa sekaligus, tetapi ada itikad baik dari Pemprov untuk menyelesaikan. Kami minta semua bersabar,” ujar Fadjry didampingi Sekda Sulsel, Jufri Rahman, dan jajaran Forkopimda.
Selain itu, Fadjry menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Ia juga menggarisbawahi arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait program prioritas nasional, seperti kestabilan politik, ketahanan pangan, dan peningkatan gizi masyarakat sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
“Kami berupaya menjaga stabilitas politik dan keamanan, memperkuat sektor pertanian dan perikanan untuk mengatasi ancaman krisis pangan, serta memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat,” tambahnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar