Logo Sulselsatu

Legislator PPP Rafiuddin Minta Dinas Koperasi Prioritaskan Bantuan Modal untuk Usaha Kecil di Gowa dan Takalar

Asrul
Asrul

Jumat, 31 Januari 2025 22:04

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Rafiuddin Raping Fraksi PPP. Foto/SS
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Rafiuddin Raping Fraksi PPP. Foto/SS

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rafiuddin Raping Fraksi PPP, mendesak Dinas Koperasi dan UMKM untuk lebih fokus dalam memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM.

Permintaan ini disampaikan setelah mendengarkan keluhan dari pelaku UMKM di Kabupaten Gowa dan Takalar, yang menginginkan adanya dukungan finansial yang lebih nyata.

Rafiuddin menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM yang merasa pelatihan yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM tidak lagi memberikan solusi signifikan bagi perkembangan usaha mereka.

Baca Juga : DPRD Sulsel Terima Penetapan Andi Sudirman-Fatmawati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Sebagian besar pelaku usaha kecil mengaku lebih membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha daripada pelatihan yang mereka rasa sudah cukup mereka peroleh melalui internet dan sumber lainnya.

“Yang bikin pusing itu karena semua bantuan dari Dinas UMKM hanya berupa pelatihan. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah bantuan modal usaha,” ujar Rafiuddin usai rapat kerja bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel di gedung DPRD Sulsel, Kota Makassar, Jumat (31/1/2025).

Mantan Ketua DPRD Gowa ini menegaskan bahwa untuk pelaku UMKM yang kesulitan mengakses bantuan perbankan, bantuan modal usaha dari pemerintah sangat dibutuhkan.

Baca Juga : DPRD Sulsel Bakal Gelar Paripurna Penetapan ASS-Fatma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Ini Jadwalnya

Oleh karena itu, Rafiuddin mengusulkan agar anggaran untuk bantuan keuangan bagi UMKM ditambah pada pembahasan APBD Perubahan mendatang.

“Nanti kita harap anggaran bantuan keuangan untuk UMKM ditambah, karena yang saya lihat selama ini hampir seluruh programnya hanya pelatihan, tidak ada bantuan modal usaha. Padahal itu yang menjadi aspirasi masyarakat,” tambah Rafiuddin.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya memang lebih fokus pada program sertifikasi halal untuk UMKM.

Baca Juga : Komisi D DPRD Sulsel Tinjau Kerusakan Jalan Poros Pamanjengan Moncongloe, Desak Perbaikan Segera

Menurut Fakhsirie, sertifikat halal akan menjadi wajib bagi semua produk UMKM pada 2026, sehingga prioritas mereka saat ini adalah memastikan seluruh pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal.

“Memang ada beberapa program prioritas, dan yang pertama adalah sertifikasi halal. Ini yang kita buru karena mulai 2026, semua produk UMKM harus bersertifikat halal,” jelas Fakhsirie Radjamilo.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video06 Februari 2025 22:43
VIDEO: Sidang Hotman Paris vs Razman Nasution Ricuh, Terdakwa Ngamuk dan Konfrontasi di Pengadilan
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan pengacara Razman Arif Nasution mendatangi Hotman Paris Hutapea. Kejadian ini saat sidang kasus penc...
Politik06 Februari 2025 22:12
KPU Resmi Tetapkan Appi-Aliyah Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2025-2030
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham atau yang dikenal dengan sebutan MULIA resmi ditetapkan sebagai Wali ...
OPD06 Februari 2025 21:57
DPRD Sulsel Terima Penetapan Andi Sudirman-Fatmawati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan secara resmi menyerahkan berita acara (BA) dan surat keputusan (SK) penetapa...
News06 Februari 2025 21:46
Bangun SDM Unggul dan Berdaya Saing, PT Vale Kampanyekan Budaya K3 di Kampus
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa menggandeng civitas akademika Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka m...