SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, mengkritisi anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) untuk pembangunan infrastruktur drainase di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI).
Menurut Kadir, keputusan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan yang lebih mendesak di wilayah lain.
Kadir Halid menegaskan bahwa banyak kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang masih memerlukan perbaikan infrastruktur yang sifatnya lebih urgens, sehingga anggaran untuk drainase di CPI dinilai kurang tepat sasaran.
Baca Juga : Andre Tanta Dorong Pertemuan Warga dan Developer Soal Jalan Rusak di Pondok Husada
Politisi Golkar ini juga mengingatkan bahwa kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat berpotensi berdampak pada alokasi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas BMBK pada Selasa, 4 Februari 2025. Kadir meminta perhatian khusus terhadap distribusi anggaran, agar lebih difokuskan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan perbaikan infrastruktur yang mendesak.
“CPI tidak ada terlalu khusus. Betul-betul diperhatikan yang sangat urgen. Apalagi ada pemotongan anggaran (pemerintah pusat). Ada daerah lain yang lebih urgen. Tolong ini diperhatikan,” ujar Kadir Halid yang juga berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Baca Juga : Yeni Rahman Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan saat Pengawasan di Dua SMA Makassar
Sekretaris Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Abdul Rahman, menyampaikan pandangan serupa. Ia menyarankan agar Dinas BMBK lebih fokus pada perbaikan infrastruktur fisik yang lebih mendesak di daerah lain.
Menurut Abdul Rahman, perhatian lebih seharusnya diberikan kepada wilayah yang memerlukan pembangunan yang lebih konkret dan langsung dirasakan masyarakat.
“Soal CPI tidak terlalu urgen. Saya juga biasa jalan-jalan di sana. Saya minta perhatiannya untuk di daerah, supaya kita punya nilai di masyarakat,” tegas Abdul Rahman.
Baca Juga : Pengawasan APBD di Buakana, Andre Tanta Tampung Aspirasi Soal Pendidikan
Harapannya, Dinas BMBK dapat melakukan evaluasi terhadap rencana anggaran tersebut dan memprioritaskan pembangunan di wilayah yang membutuhkan.
Langkah ini penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Kabid Pembangunan Preservasi Jalan di Dinas BMBK, Irawan Dermayasamin, menjelaskan bahwa anggaran untuk infrastruktur drainase di Kawasan CPI sebesar Rp4,5 miliar lebih.
Baca Juga : Pengawasan di Tamalate, Cicu Dorong DPRD Makassar Segera Bentuk Perda Pengelolaan Sampah
Irawan mengungkapkan bahwa penganggaran tersebut sebelumnya sudah diajukan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) tahun lalu, namun sempat terhenti. Kini, pihaknya kembali mengajukan anggaran untuk kelanjutan proyek tersebut.
“CPI, Rp4,5 miliar difokuskan untuk penganggaran drainase, 2023 sempat terhenti. Inilah yang kami anggarkan kembali,” jelas Irawan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar