Logo Sulselsatu

Kawal Tuntutan Guru, Legislator PKB Fahrizal: Hak Tenaga Pendidik Harus Segera Dibayarkan

Asrul
Asrul

Rabu, 12 Februari 2025 16:33

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain. Ist
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain. Ist

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Menanggapi tuntutan Aliansi Guru Sertifikasi Makassar terkait keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi sejak Juli hingga Desember 2024, Komisi D DPRD Makassar menyatakan komitmennya untuk mengawal permasalahan ini agar hak para guru segera terpenuhi.

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, mengapresiasi langkah para guru yang menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawal persoalan ini hingga selesai.

“Kami di DPRD akan mengawal aspirasi ini agar hak-hak bapak dan ibu sebagai tenaga pendidik bisa terbayarkan. Kami juga mendorong agar Dinas Pendidikan Makassar tancap gas mempercepat prosesnya, melihat secara cermat bila ada kendala, dan segera menyelesaikannya,” ujar Fahrizal, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga : DPRD Makassar Usul Pengisian BBM Truk Diatur Malam Hari untuk Kurangi Kemacetan

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar harus lebih serius menangani permasalahan ini agar tidak terus berulang di tahun-tahun berikutnya.

“Pemerintah kota harus fokus menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai terulang kembali, karena kasihan generasi bangsa jika gurunya saja tidak mendapat perhatian serius,” tegasnya.

Muchlis juga menyoroti pentingnya penempatan pejabat yang kompeten di lingkungan pemerintahan, terutama di Dinas Pendidikan, agar permasalahan seperti ini bisa ditangani dengan lebih cepat dan efisien.

Baca Juga : DPRD Makassar Warning RSIA Paramount: Tak Beres 7 Hari, Bisa Berujung Penutupan

“Ke depan, Wali Kota terpilih harus memastikan bahwa kepala OPD, termasuk Dinas Pendidikan, adalah orang yang memahami permasalahan di lapangan dan bisa bertindak cepat dalam menyelesaikan kendala administratif seperti ini,” pungkasnya.

DPRD Makassar berharap Pemkot segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan tunjangan sertifikasi guru segera dicairkan, sehingga kesejahteraan tenaga pendidik tidak terus terhambat akibat kendala birokrasi.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News09 September 2026 20:15
KKPR Tiga Proyek Terbit, PLN UIP Sulawesi Lanjutkan Pembebasan Lahan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mencatat kemajuan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan setelah Kesesuaian Kegiatan...
Video09 September 2026 19:53
VIDEO: Sengketa Lahan 33 Hektare di Makassar Kembali Memanas
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sengketa lahan seluas 33 hektare di kawasan Jalan Ujung Bori, Manggala, Makassar, Rabu (9/9/2026). Dua kelompok warga ter...
Metropolitan09 September 2026 18:16
Warga Antre Berjam-jam di SPBU, Polda Sulsel Selidiki Dugaan Mafia BBM
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga membuat warga harus menun...
OPD09 September 2026 18:11
DPRD Makassar Usul Pengisian BBM Truk Diatur Malam Hari untuk Kurangi Kemacetan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar mengatur jadwal pengisian bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan t...