SULSELSATU.com MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Sangkarrang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Munafri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (5/5/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Forkopimda, dan anggota DPRD.
“Pelaksanaan Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” ujar Munafri.
Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi langkah strategis untuk memastikan belanja daerah dialihkan ke sektor prioritas seperti infrastruktur, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat pulau. Langkah ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan pelaksanaan APBN dan APBD.
“Efisiensi bukan hanya soal penghematan dana, tetapi juga representasi keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik,” tambahnya.
Munafri mengungkapkan, banyak wilayah kepulauan di Makassar masih menghadapi persoalan mendasar, seperti keterbatasan pasokan listrik yang hanya aktif 3–4 jam per hari. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani.
“Tahun 2025, kami bertekad untuk mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan wilayah pulau,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendesak, termasuk perbaikan fasilitas dasar dan konektivitas antar pulau. Program pembangunan ini akan dijalankan secara merata selama lima tahun mendatang.
“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” ucapnya.
Selain itu, RPJMD Kota Makassar juga diarahkan untuk mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Munafri menyebut Makassar memiliki posisi strategis sebagai gerbang Kawasan Timur Indonesia dan penyangga Ibu Kota Nusantara.
“Oleh karena itu, Makassar harus ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, konektivitas wilayah, serta penguatan infrastruktur sosial dan lingkungan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menyukseskan RPJMD. Munafri berharap tidak ada lagi ego sektoral dalam perencanaan dan semua pihak menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi arah masa depan kota yang harus disusun bersama, dikawal bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar