SULSELSATU.com MAKASSAR – Persoalan banjir yang terus menghantui warga Kecamatan Manggala kembali mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (06/5/2025).
Dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan 2024/2025, sorotan tajam dilayangkan terhadap lambannya penanganan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, mendesak Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk segera mengambil langkah komprehensif dari hulu hingga hilir.
“Penanganan banjir di Kecamatan Manggala tidak cukup hanya dilakukan di hilir. Kita butuh intervensi dari hulu hingga hilir secara terpadu,” tegas Hartono, legislator Dapil Makassar IV.
Ia menyebut perlunya sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengatasi akar masalah.
Salah satu langkah mendesak, kata dia, adalah pengerukan dan normalisasi aliran sungai di sisi timur Kelurahan Tamangapa yang menjadi jalur utama limpasan air dari Kabupaten Gowa.
“Setiap musim hujan, sekitar 300 hektar sawah di Manggala tergenang karena air kiriman dari Gowa. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Pengerukan dan pengendalian di wilayah perbatasan harus jadi prioritas,” ujarnya.
Selain intervensi dari hulu, Hartono juga mendorong pembangunan kanal baru dari kawasan permukiman di Manggala menuju Sungai Tello, sebagai solusi di bagian hilir.
“Pembangunan perumahan yang masif telah mempersempit jalur alami air. Kita perlu kanalisasi baru agar air hujan bisa mengalir cepat dan aman ke Sungai Tello,” tambahnya.
Senada, Ketua DPRD Makassar Supratman menekankan pentingnya solusi jangka panjang lewat pembangunan infrastruktur besar, seperti waduk.
Menurutnya, usulan pembangunan waduk di kawasan Blok 10 atau Katimbang tengah dalam proses penjajakan, meski terkendala aspek teknis seperti elevasi.
“Kalau kita bisa bangun waduk di bawah elevasi 210 meter, air kiriman dari Gowa bisa tertampung tanpa menyebabkan banjir di Manggala, bahkan jika hujan turun 100 hari,” ujar Supratman.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap mendorong Pemkot Makassar menyusun proposal ke kementerian terkait demi mendapatkan dukungan anggaran pusat.
“Kita tidak bisa terus menunggu banjir datang setiap tahun. Dibutuhkan rencana besar dan keberanian mengambil keputusan strategis demi keselamatan dan kesejahteraan warga Makassar,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar