SULSELSATU.com, MAKASSAR – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya integrasi dan keselarasan Peraturan Daerah (Perda) Sulsel No. 9 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam penyusunan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan akses dan layanan pendidikan berbasis akhlak.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Selasa (8/7/2025). Zulfikar menyoroti perlunya sinergi antara program prioritas Pemprov Sulsel dengan landasan regulasi yang telah ditetapkan, agar arah pembangunan tidak melenceng dari nilai dasar kultural dan keagamaan masyarakat Sulsel.
“Izinkan kami Fraksi PKB menyoroti beberapa poin penting dalam prioritas pembangunan wilayah, salah satunya terkait keselarasan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Perda ini harus menjadi acuan dalam program peningkatan layanan pendidikan yang tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga berbasis akhlak,” ujar Zulfikar.
Baca Juga : Bedah Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati, PKB Rumuskan Sosialisme ala Indonesia
Menurutnya, Perda tersebut merupakan komitmen daerah dalam mengakui kontribusi pesantren terhadap pembangunan SDM yang berkarakter, serta sebagai wujud afirmasi terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini turut membentuk fondasi moral masyarakat.
“Pendidikan berbasis akhlak itu bukan sekadar pelengkap, tapi harus menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan pendidikan. Dan Perda No. 9 Tahun 2023 sudah memberikan kerangka legal yang kuat untuk itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB mendorong agar dalam penyusunan anggaran dan program kerja, Pemprov Sulsel melibatkan unsur pesantren sebagai bagian dari pemangku kepentingan strategis, bukan sekadar penerima manfaat. Hal ini dinilai krusial untuk menjamin relevansi dan efektivitas program.
Baca Juga : Warga Bara Baraya Timur Minta Kanal Segera Dinormalisasi
“Kami ingin memastikan, pesantren tidak hanya diberi ruang dalam regulasi, tetapi juga dilibatkan dalam penyusunan program secara konkret. Karena mereka punya peran nyata dalam membentuk generasi yang berintegritas,” tambahnya.
Selain fokus pada Perda pesantren, Zulfikar juga menyampaikan pandangan Fraksi PKB terkait sejumlah Perda strategis lainnya seperti Perda Pengarusutamaan Gender, Pengembangan Pertanian Organik, Perlindungan Pekerja Migran, hingga Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana.
Namun secara khusus, ia menegaskan, pendidikan berbasis nilai dan akhlak merupakan landasan pembangunan manusia yang tidak boleh dikesampingkan di tengah masifnya agenda hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga : Pengawasan di Biringkanaya, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan Bagi Konstituen PKB
“Keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan karakter adalah kunci keberhasilan daerah ini ke depan,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar