SULSELSATU.com, Luwu Timur – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan sorotan tajam terhadap sejumlah proyek infrastruktur strategis yang mengalami kendala serius sepanjang tahun anggaran 2024. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Aprianto, S.Kep, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (16/07/2025).
Dalam penyampaiannya, Aprianto menegaskan bahwa proyek-proyek besar seperti Pembangunan Pasar Tomoni, Rumah Sakit Atue, dan Islamic Center tidak berjalan sesuai harapan. Ia menyebut bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis semata, melainkan mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan, proses kontraktual, dan pemilihan rekanan.
“Fraksi NasDem melihat bahwa persoalan ini menunjukkan lemahnya sistem kontrak pekerjaan konstruksi, kurangnya pengawasan sejak awal, serta belum optimalnya kompetensi pelaksana di internal OPD teknis,” ujar Aprianto.
Aprianto menyoroti proyek pembangunan Pasar Tomoni yang menghabiskan anggaran sebesar Rp18,5 miliar, namun hingga saat ini masih menyisakan banyak persoalan. Ia menyebut adanya keterlambatan pekerjaan, kekurangan volume, serta jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebagai bukti lemahnya kontrol dalam pelaksanaan proyek.
Sementara itu, pembangunan Rumah Sakit Atue dan Islamic Center juga dinilai belum mencerminkan ekspektasi masyarakat yang berharap pada kehadiran fasilitas publik berkualitas.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kontrak proyek-proyek konstruksi, terutama yang bernilai besar. Menurut Aprianto, proses seleksi rekanan harus diperketat dan mekanisme pengawasan harus diperkuat sejak tahap awal perencanaan.
“Pemilihan rekanan tidak boleh asal tunjuk. Harus ada sistem yang menjamin bahwa hanya pihak dengan kapabilitas teknis dan manajerial yang baik yang dapat mengelola proyek strategis daerah,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga mendorong peningkatan kapasitas manajerial di internal OPD teknis agar pelaksanaan proyek dapat lebih terkontrol dan akuntabel. Menurut mereka, lemahnya pengendalian di tingkat perangkat daerah turut berkontribusi pada kegagalan pelaksanaan proyek.
“Harapan kami, ke depan seluruh tahapan proyek — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan — berjalan tepat waktu dan tepat mutu, sehingga hasilnya benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Aprianto.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar