SULSELSATU.com, Luwu Timur – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Kabupaten Luwu Timur mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat pemanfaatan dan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atue serta mengambil langkah serius dan strategis dalam menangani persoalan banjir berulang yang terjadi di Kecamatan Burau.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi GPR, Inmanuddin AN, saat membacakan pandangan akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Selasa (22/07/2025), terkait penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Pembangunan RSUD Atue tidak boleh hanya menjadi proyek fisik semata. Harus ada langkah nyata untuk segera memfungsikannya, karena masyarakat sudah terlalu lama menantikan kehadiran layanan kesehatan yang memadai di wilayah tersebut,” tegas Inmanuddin dalam penyampaiannya.
Fraksi GPR juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah desa di Kecamatan Burau. Menurut mereka, penanganan yang bersifat reaktif harus segera ditinggalkan, dan digantikan dengan pendekatan berbasis mitigasi serta perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan.
“Banjir di Burau bukanlah persoalan baru. Kami mendesak pemerintah daerah untuk lebih responsif dan menyusun solusi permanen yang terencana, agar masalah ini tidak terus-menerus terulang setiap tahun,” ujar Inmanuddin.
Selain isu kesehatan dan kebencanaan, sektor pertanian juga menjadi salah satu fokus perhatian Fraksi GPR. Mereka menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, khususnya pembukaan jalan tani yang dinilai krusial bagi produktivitas petani.
“Jalan tani merupakan urat nadi bagi para petani dalam mengakses lahan dan pasar. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keberlanjutan ekonomi masyarakat desa. Maka dari itu, pembukaan jalan tani harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi GPR juga menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024. Menurut mereka, hal ini mencerminkan masih adanya persoalan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang perlu segera dievaluasi.
“SILPA yang besar bukan prestasi, tapi indikator lemahnya perencanaan dan pelaksanaan. Kami mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja seluruh OPD serta memperbaiki sistem penyusunan Rencana Tahunan Anggaran (RTA),” tegas Inmanuddin.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi GPR tetap menyatakan persetujuan atas penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi Peraturan Daerah. Mereka berharap, ke depan pemerintah daerah dapat terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap pemerintah dapat menjadi mitra strategis masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Perlu ada sinergi yang kuat agar agenda pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” lanjutnya.
Inmanuddin juga menegaskan komitmen Fraksi GPR untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.
“Tujuan kita bersama adalah Indonesia Emas 2045. Untuk mencapainya, kita harus membangun pemerintahan yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi GPR juga berharap momentum rapat paripurna ini menjadi refleksi kelembagaan bagi semua pihak.
“Semoga peringatan ini menjadi titik tolak bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam pelayanan publik, serta kedewasaan dalam kelembagaan DPRD dan Pemerintah Daerah,” tutup Inmanuddin.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar